DENPASAR-fajarbali.com | Pengusaha dan desainer properti Ir. Hendra Dinata. M.Th., menegaskan di Bali banyak investasi yang dilakukan orang asing bekerjasama dengan masyarakat lokal namun tidak memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD).
Jenis usaha yang dilakukan dengan perjanjian pinjam nama (nominee) ini dinilai sangat meresahkan utamanya bagi pelaku usaha yang sudah ada karena merusak daya saing usaha.
Dari sisi aturan, pemerintah harus segera melakukan penetrasi aturan agar usaha yang sudah ada (ilegal) bisa dibina sebagai bagian dari investasi yang bisa mendukung pembangunan pariwisata Bali yang berkelanjutan. “Pinjam nama sebenarnya berbahaya bagi investor. Draf surat perjanjian seperti yang banyak terjadi sebenarnya sebuah penipuan dan bisa pidana. Pihak asing itu harus transparan masalah itu,” jelas pria yang akrab disapa Sinyo di Denpasar, Rabu (15/5/2019).
Menyikapi permasalahan ini pemerintah diharapkan tidak begitu saja memberlakukan aturan. Karena banyak investasi kerjasama yang dilakukan orang asing dengan masyarakat lokal terbukti bodong karena menyalahi aturan. Disinilah diperlukan sebuah upaya dari pemerintah untuk menyajikan solusi agar investasi yang sudah berjalan bisa diarahkan agar memikiki dasar hukum yang jelas. Sehingga tidak akan terjadi kesan bahwa pemerintah main sikat yang justru akan membunuh investasi yang semestinya bisa diarahkan untuk ikut memberikan sumbangan yang optimal bagi pembangunan daerah melalui pendapatan pajak.
Kondisi ini menurut Sinyo jangan sampai seperti yang terjadi pada penanganan wisatawan Cina, karena dilakukan tindakan yang bisa dikatakan terlalu ektrim sehingga turut membuat kondisi kepariwisataan Bali anjlok dan membuat beberapa usaha terancam gulung tikar.
Dengan pertimbangan ini pemerintah diharapkan menyajikan sebuah upaya solusi, sehingga investor bisa memahami apa yang semestinya mereka harus lakukan agar usahanya aman dan sesuai aturan yang ada. Sehingga usaha yang terbilang bodong tadi bisa pelan-pekan dirangkul hingga terpayungi dari sisi aturan.
Desakan ini juga mengharapkan adanya pembenahan dari sisi aturan agar tidak terkesan tumpang tindih dan jauh dari keberpihakan bagi geliat investasi. Dipastikan bila ini dilakukan maka kedepan investasi bodong akan berubah menjadi investasi yang sehat serta berkontribusi besar bagi pendapatan pajak di daerah. “Kalau mau pemerintah tidak boleh kaku, jika dihabisi semua sepi nanti kita juga rugi. Saya kira pebisnis pasti mau bila dipermudah dan diberitahu caranya. Kalau sekarang dengan semua aturan saklek begitu tidak akan selesai masalah yang kita hadapi,” jelasnya.
Dengan adanya upaya-upaya ini juga diharapkan segmen investasi di Bali akan menjadi jelas, karena terbangunnya unit bisnis di berbagai tingkatan pasar. Jangan sampai potensi bisnis yang berkembang sesuai permintaan pasar justru tidak diizinkan tumbuh yang malah membuat investasi tumbuh secara ilegal. Sebagai catatan aturan boleh tegas namun jangan sampai membabi buta dan akhirnya geliat investasi menjadi hancur.
Sudah menjadi rahasia umum banyak investasi terbangun yang dibekingi aparat atau oknum pemerintah sehingga dalam penegakan aturan kerap terkesan tebang pilih.
“Lebih baik dibikinin aturan yang bagus tinggal dipindahin sehingga yang lama tidak hancur. Diberikan kesempatan untuk berproses. Rulesnya dibikin dulu supaya mereka bisa mengurus dengan baik sesuai aturan investasi. Regulasi itu yang dibikin agar tidak menjerat, kalau sekarang mengapa pengusaha sembunyi karena menjerat semua. Pemerintah harus lebih maksimal memikirkan itu jangan kaku dengan feodalismenya. Harus mulai terbuka di zaman keterbukaan jangan sampai ada bisnis yang justru merugikan pemerintah dan menguntungkan beberapa kalangan saja,” tegas pemilik Sinyo Gallery ini. (kdk)
Save as PDF