DENPASAR–fajarbali.com | Wilayah Pulau Jawa dan Bali saat ini oleh Pemerintah diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berlaku mulai tanggal 3-20 Juli 2021 mendatang. Namun, penerapan PPKM Darurat justru membuat pariwisata dan perekonomian Bali berpotensi semakin mengalami kelesuan.
Bukan itu saja, pembukaan pariwisata Bali juga ikut terancam. Menyikapi hal itu, praktisi pariwisata Bali asal Desa Legian Kuta Wayan Puspa Negara menyatakan jika penerapan PPKM Darurat di Bali justru akan membuat masyarakat semakin tak berdaya. “Dampak ekonomi kita semakin terpuruk dan tambah mati,” kata dia, Minggu (04/07/2021).
Menurutnya, dengan adanya PPKM Darurat juga membuat wacana pembukaan pariwisata Bali semakin tidak jelas. Padahal, masyarakat dan pelaku pariwisata di Bali sudah semangat dan bersiap menyambut kedatangan wisatawan. Disamping itu, dirinya mempertanyakan kenapa penerapan PPKM Darurat hanya diterapkan di Pulau Jawa. Padahal, daerah lainnya kasus Covid-19 juga meningkat.
Baca Juga :
Kasus Positif Covid-19 di Denpasar Masih Tinggi
Ini Cara Kingston Ungkap Kekuatan Pada Memori
Jika dilihat dari penyebarannya, kasus di Bali didominasi oleh kasus yang berasal dari para Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN). “Setelah PPKM sepertinya pariwisata belum jelas antara dibuka atau tidak. Kita sudah merana kini tambah merana, padahal kasus naik di Jakarta, di Bali hanya kasus PPDN,” tandasnya.
Pihaknya lebih menyarankan kepada Pemerintah Pusat untuk berani mengambil kebijakan tegas, misalnya Lockdown selama dua minggu seperti negara-negara di Eropa.
“Lock down 2 minggu lalu buka border. Lihatlah negara-negara Eropa seperti Italia yang dulu diberitakan hebat kena corona nyatanya bisa gelar Piala Eropa, Lihatlah New Zealand, Vietnam, Inggris, Swedia, Swiss, Perancis, semuanya oke-oke saja tidak seperti hebohnya berita-berita media tentang Covid, nyatanya Wimbeldon di Inggris berjalan normal,” tegas dia.
Selama ini, PPKM di Bali sudah diberlakukan selama sembilan kali. Hasilnya tidak begitu efektif dalam menurunkan kasus Covid-19. Malahan, PPKM sendiri menurutnya terkesan kebijakan yang setengah-setengah diambil oleh pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19. Pasalnya, penerapan PPKM dinilai membunuh ekonomi masyarakat dan pemerintah tidak menyediakan insentif bagi masyarakat yang terdampak ekonominya akibat pandemi ini.
“PPKM kan sudah 9 kali tapi terbukti tidak efektif, justru kasus naik. PPKM ini terbukti tidak efektif apalagi tanpa insentif. Justru membunuh ekonomi rakyat. Kita kok setengah-setengah ehhh malah seperempat-seperempat, aneh ini. Lihat Eropa mereka lock down 1 bulan setelah itu baik baik saja” tandasnya. (her)
Save as PDF