Sepinya kunjungan wisatawan ke Bali, akibat dampak erupsi Gunung Agung membuat sejumlah hotel dan restoran mulai memangkas jam kerja karyawan menjadi 15 hari kerja per bulan.
MANGUPURA-fajarbali.com | Pemutusan hubungan kerja (PHK) pun mulai mengancam para pekerja yang bergerak di sektor pariwisata di Kabupaten Badung.
Menyikapi kondisi tersebut, kalangan DPRD Badung pun mengimbau agar pelaku dan pengusaha pariwisata di Badung tidak gegabah dalam melakukan PHK. Lembaga ini berharap pariwisata yang lesu akibat bencana erupsi Gunung Agung bisa disikapi secara arif dan bijaksana oleh para pengusaha. “Kami harap pengusaha (hotel dan restoran) tidak terburu-buru melakukan PHK,” pinta Ketua Komisi IV DPRD Badung, AAN Ketut Agus Nadi Putra di gedung dewan, Kamis (7/12/2017).
Bila PHK besar sampai terjadi, maka menurut politisi Partai Golkar ini, ekonomi Bali secara makro akan lumpuh. Sebab, mayoritas masyarakat Bali menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata. “PHK akan memunculkan masalah baru. Pasti sektor lain juga akan kena dampaknya. Dan masyarakat miskin baru akan bermunculan,” katanya.
Oleh karena itu, Gung Nadi sapaan akrabnya mengimbau, jika memang kunjungan sepi dan tingkat hunian hotel turun, pengusaha agar mensiasati dengan melakukan pengurangan jam kerja. Dengan begitu, tidak ada pekerja yang sampai kena PHK. “Pengusaha harus pintar-pintar cari solusi. Jangan buru-buru PHK. Alangkah baiknya jamnya kerja diatur,” terangnya.
Selain itu, politisi asal Kerobokan ini juga meminta, pemerintah melalui instansi terkait seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan betul-betul menyikapi kondisi ini dengan meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata. “Pemerintah juga harus peka. Karena jangan sampai kondisi ini dipakai celah oleh segelintir pengusaha untuk melakukan penciutan karyawan dengan sewenang-wenang,” kata Gung Nadi.
Sementara anjloknya tingkat hunian hotel diakui oleh salah seorang praktisi pariwisata I Wayan Puspa Negara. Kata dia, akibat erupsi Gunung Agung dan penutupan bandara tingkat akupansi hotel mencapai titik rendah yakni 12-20 persen. “Iya, kondisi ini bisa dikatakan pariwisata Bali merosot. Dan hal ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi makro Bali,” ujarnya.
Puspa yang mantan anggota DPRD Badung ini juga berharap tidak ada PHK karyawan dan usaha pariwisata yang kolap di Badung. “Harapan kami sih tidak ada PHK dan usaha yang kolap. Namun setiap usaha pasti terguncang, mulai dari hotel, restoran, pub, spa, travel dan objek wisata pasti merasakan kelesuan,” kata Puspa.
Ia pun berharap kondisi ini segera pulih. Untuk mempercepat pemulihan ditengah menggantungnya bencana Gunung Agung ini. Puspa juga meminta pemerintah aktif mengkampanyekan bahwa Bali aman dan nyaman untuk dikunjungi. “Kampanye Bali aman dan nyaman bagi wisatawan harus terus digalakkan. Dan untuk mengcover loss di wisman, maka wisdom harus digencarkan,” tegasnya. (put)
