DENPASAR-fajarbali.com | Sabtu 14 Maret 2026, bertempat di Kampus ITB STIKOM Bali, Denpasar, menjadi momentum bersejarah bagi umat Hindu. Bertepatan dengan Hari Suci Tumpek Wayang, terbentuk sebuah wadah bernama Majelis Pendidikan Hindu Indonesia (MPHI) secara nasional.
MPHI, wadah yang berbentuk perserikatan itu, bertujuan untuk menyuarakan pendidikan berbasis Hindu. Kelahiran MPHI berawal dari rasa "jengah" karena ketiadaan organisasi berbasis Hindu dalam forum pendidikan nasional.
Hal itu diungkapkan Ketua Panitia Pembentukan MPHI I Made Gede Saskara. Saskara mengungkapkan sekitar setengah abad pendidikan Hindu tidak memiliki wadah di tingkat nasional. Praktis, tidak ada yang dapat disuarakan karena non organisasi.
Atas pemikiran itu, kemudian lahir MPHI yang dikukuhkan struktur organisasinya melalui forum group discussion (FGD) di Gedung Yayasan Widya Dharma Shanti Denpasar, ITB STIKOM Bali.
Saskara menambahkan, di tingkat pusat ada Badan Musyawarah Perguruan Swasta yang bediri sejak tahun 1971. Sepanjang periode tersebut, pendidikan Hindu tidak panggung untuk bersuara.
“Saudara-saudara kita seperti NU, Muhamadiah, Ma’arif, Majelis Pendidikan Kristen (MPK) itu kan sudah mapan. Meski sudah tertinggal 52 tahun, tapi momen ini menjadi langkah baru untuk menyuarakan pendidikan berbasis Hindu di tingkat nasional. Jadi berawal dari rasa 'jengah' ya," ungkap Saskara.
MPHI, lanjut Saskara, beranggotakan pengelola yayasan pendidikan yang mengelola unit dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi. Pasca terbentuk, pengurus akan mengembangkan kepenguruaan secara nasional.
Sehingga yang terbentuk saat ini, embrionya berskala nasional, nanti juga akan dibentuk pengurus-pengurus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Berbicara soal pendidikan berbasis Hindu secara nasional, Saskara mengakui sangat ketinggalan dibandingkan dengan yang lain. Terutama, di luar Bali yang memiliki lembaga pendidikan Hindu.
Dengan lahirnya MPHI sebagai wadah lembaga pendidikan swasta, dirinya berharap akan ada kemajuan dan pendidikan Hindu diakui secara nasional.
Dalam sidang pleno yang digelar, Penglingsir Puri Blahbatuh, Gianyar, Anak Agung Ngurah Alit Kakarsana, terpilih sebagai Ketua Umum MPHI yang pertama untuk periode lima tahun ke depan.
AA. Ngurah Alit Kakarsana mengatakan, MPHI kemajuan pendidikan berbasis kebudayaan Bali diharapkan dapat diterima secara luas. Seluruh potensi yang ada di Bali akan dimaksimalkan agar berdayaguna dan membawa manfaat.
“Bagaimana Bali itu bisa bertahan, karena kita hidup dari budaya, kalau ini tidak kita rawat dengan penguatan pendidikan, tentu dalam sekian tahun ke depan tidak kita lihat lagi budaya Bali,” pungkas Panglisir Puri Buahbatuh tersebut.
Turut hadir pada kesempatan itu, Ketua Yayasan Widya Dharmasanti IB Dharmadiaksa, Prof. Made Bandem, Gusti Lanang Puji, I Nyoman Lodra, Perwakilan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali IGM Sunartha, Rektor Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Cokorda Bayu Putra, serta sejumlah tokoh pendidikan Bali.
