Save as PDF
Foto: TESTIMONI-I Gede Ngurah Aris Prasetya (kiri) memberikan testimoni tentang pelayanan LPS yang menurutnya memuaskan, bertempat di Seminyak, Badung, awal Juli 2023 lalu.
DENPASAR – fajarbali.com | Menjelang tutup tahun 2022, cobaan hidup menimpa Aris Prasetya (30). Ia kehilangan ibunya, Ni Luh Ariati, untuk selamanya. Cobaan seolah datang berlomba, dan, saling meminta diselesaikan lebih dulu.
Mendiang ibunya merupakan karyawati di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pasar Umum (BPU) yang berkantor di Jalan Teuku Umar, Denpasar. Belum kering air matanya, pemilik nama lengkap I Gede Ngurah Aris Prasetya, ini dikejutkan kabar kebangkrutan BPU.
Terkejut, karena Ariati memiliki deposito yang cukup besar di BPU, tempatnya bekerja selama belasan tahun. Aris Prasetya mulai khawatir, dana besar atas nama ibunya yang didepositokan sejak 2015 itu tidak bisa didapatkan kembali.
Bapak satu anak asal Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, ini berusaha tenang sembari meminta petunjuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Dia pun melengkapi persyaratan yang diminta. Termasuk mengikuti dengan sabar hasil audit tim likuidasi untuk mengetahui apakah ibunya terlibat dalam praktik kecurangan, seperti kredit fiktif sehingga memicu BPU gulung tikar.
“Astungkara (syukur-red), mendiang ibu saya tidak terlibat dalam praktik tidak benar. Sehingga deposito ibu saya kembali utuh. Saya merasakan betul manfaat LPS sebagai institusi pelindung masyarakat,” kata Aris Prasetya di Kuta, Badung, beberapa waktu lalu.
Proses pembayaran klaim tabungan dan deposito, lanjut dia, dilakukan oleh LPS dua minggu setelah BPU dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Tidak lama kemudian, tim LPS memproses dan dalam 90 hari kerja simpanannya dapat dicairkan di bank umum yang ditunjuk oleh LPS. Total ada 17.000 nasabah BPU yang dananya dikembalikan oleh LPS.
Aris Prasetya, mengaku hanya ada sedikit kendala administratif untuk membuktikan bahwa ia benar-benar anak kandung Ariati. “Saya sampai ke pengadilan untuk mendapatkan akta yang menyatakan saya benar anak kandung ibu saya,” kenangnya.
Sebagai bentuk kesetiaan dengan ucapannya, Aris Prasetya akhirnya bersedia secara suka rela menjadi Duta LPS. Menurutnya, menjadi informan LPS adalah sebuah nazar yang wajib dilunasi.
“Waktu itu saya berjanji (nazar), kalau deposito atas nama almarhum ibu kembali, saya bersedia memberikan testimoni kepada masyarakat tentang peran dan fungsi LPS sampai ke pelosok-pelosok,” imbuhnya.
Ia meyakini, belum semua masyarakat, khususnya di Bali yang mengetahui secara detail fungsi LPS. Ia pun telah berkeliling mengedukasi masyarakat termasuk memberikan testimoni kepada awak media dalam gathering bersama LPS Juli 2023 lalu.
Dengan pelayanan dan kinerja cepat, ia berpendapat, wajar jika LPS menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan Opini Laporan Keuangan Menyajikan Secara Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.
Dikutip dari laman resmi lps.go.id, hasil terbaru tersebut melanjutkan hasil pemeriksaan untuk Laporan Keuangan LPS pada tahun-tahun sebelumnya yaitu selama sembilan tahun berturut-turut, dimulai sejak Laporan Keuangan tahun 2014 sampai dengan 2022.
“Kami berharap sinergi yang telah terjalin antara LPS dan BPK RI selama ini dapat terus dipertahankan sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja LPS ke depan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang,” ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, dikutip dalam keterangan resmi, Selasa (23/5/2023).
Sebelumnya, Kepala Divisi Humas LPS Haydin Haritzon, beberapa waktu lalu, di Seminyak, Badung, mengungkapkan, ada sembilan BPR di Bali yang pailit, yaitu BPR Sri Utama Bali (2009), BPR Satya Adhi Perdana (2009), BPR Argawa Utama Bali (2010), BPR Swasad Artha Bali (2010), BPR Legian (2017), BPR Calliste Bestari (2029), BPR Sewu (2021) dan BPR Pasar Umum (2022).
Mengutip data LPS, sejak 2005 hingga Juni 2023, LPS telah melaksanakan likuidasi 119 bank yang terdiri dari 118 BPR/BPRS dan 1 bank umum, serta menyelamatkan 1 bank umum. Dari total seluruh bank tersebut, LPS telah melakukan pembayaran klaim penjaminan sebesar Rp1,75 triliun kepada 271.240 rekening.
Agar dana simpanan aman, Haydin Haritzon, meminta nasabah bank untuk memenuhi syarat-syarat penjaminan LPS. “Syaratnya 3T. Pertama tercatat pada pembukuan bank. Kedua, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS 4,25 persen. Ketiga, tidak terindikasi dan atau melakukan tindakan fraud,” ujar Haydin.
Dia juga mengimbau nasabah cermat terhadap tawaran cashback atau pemberian uang tunai hingga tawaran bunga tinggi. “Jika perhitungan cashback dan bunga yang diperoleh nasabah melebihi tingkat bunga LPS, maka simpanan tidak dijamin LPS. Maksimal simpanan yang dijamin adalah Rp 2 Miliar per nasabah per bank,” paparnya.
Haydin Haritzon, lebih lanjut menekankan pentingnya transparansi perbankan kepada nasabah, terutama pada saat menawarkan produk simpanan khususnya apabila tingkat bunga simpanan melebihi tingkat bunga LPS. “Simpanan tidak akan dijamin baik pokok maupun bunganya,” kata dia memungkasi. Gde
Save as PDF