Komisi II DPRD Klungkung menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung terkait penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Senin (13/10/2025). Ada sejumlah persoalan yang dibahas dalam rakor tersebut. Diantaranya mengenai pengelolaan retribusi atas jasa tambat di Pelabuhan Banjar Bias dan Tribuana, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan yang kini menjadi sorotan Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung.
“Kita mencari alternatif lain, ini solusi yang kami tawarkan dari DPRD Bali melalui Pelabuhan Celukan Bawang. Kita tidak menekan, tapi solusi terbaik. Itu saran dari kami,” kata dia.
“Maka pengiriman harus satu pintu, agar gampang terpantau. Karena sekarang pengirim sapi kalau dapat untung main besar saja, sapi Bali ikon kita dari dulu harus dipertahankan,” tandasnya.
“Tiba-tiba di Denpasar ada pabrik wine, sedangkan anggurnya dari Singaraja. Kita dukung kawasan industri ini harus segera ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali,” katanya.
“Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dengan masuknya desa adat dalam RUU Provinsi Bali yang merupakan jati diri dan urat nadi Provinsi Bali, bisa kita lahirkan sehingga ada payung hukum yang bisa kita pakai sebagai alas dalam kegiatan-kegiatan meningkatkan peran serta desa adat dalam melestarikan budaya Bali,” jelasnya.
“Kalau politik terbuka dan tertutup, Kami di Golkar asas Pemilu yakni Luber (Langsung, Bebas, Umum, dan Rahasia) terbuka lebih ditekankan, artinya lebih memilih langsung,” tegasnya.
“Kita pingin ada pengecualian bagi Bali terhadap destinasi wisata. Jadi dibuatkan tempat atau daerah khusus untuk kasino. Bali butuh (kasino) untuk sarana dan prasarana penunjang pariwisata,” tuturnya.
“Selama ini petani berusaha untuk sabar. Tetapi setelah pertemuan G20 sukses digelar, Pergub tidak kunjung diturunkan, sehingga petani ternak kian lama akan menjerit bahkan mengancam untuk turun melakukan aksi demo,” jelasnya.
“Kami akan atensi dan kawal terus terkait pengiriman hewan ternak ini. Apalagi dengan adanya organisasi seperti ini, justru bagus, bisa lebih tertata terkoordinir,” katanya.
“Masalah ekonomi yang menjadi acuan, kita harapkan semua stakeholder mengimbau. Terutama bupati atau gubernur, apalagi gubernur dengan pusat hubungannya bagus. Harapan kita segera dikoordinasikan agar pasokan solar kembali,” ujarnya, Kamis (08/12).
