Kresna Budi Inginkan Bali Miliki Kasino

“Kita pingin ada pengecualian bagi Bali terhadap destinasi wisata. Jadi dibuatkan tempat atau daerah khusus untuk kasino. Bali butuh (kasino) untuk sarana dan prasarana penunjang pariwisata,” tuturnya.

(Last Updated On: )

DENPASAR-fajarbali.com

Selama ini, perjudian masih menjadi penyakit masyarakat (pekat) yang sulit untuk diberantas. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk mengambil kebijakan untuk mengatur. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi, Kamis (02/02).

 

“Selama masih ada uang, perjudian itu akan ada. Kalau tidak bisa dihentikan, ya diatur dong,” ujarnya.

 

Bahkan, dirinya menginginkan agar Bali memiliki Kasino. Seperti beberapa negara yang saat ini telah mengatur dan melegalkan keberadaan kasino. Seperti Genting Higlands di Malaysia, Las Vegas di Amerika Serikat, dan Macau. “Kalau bisa ada Kasino di Bali. Di Malaysia ada Genting Higlands yang menjadi kawasan Kasino yang legal. Kenapa kita tidak, kan aman-aman saja,” tegasnya.

 

Padahal, kata Kresna Budi, jika perjudian diatur dengan baik, tentunya akan memberikan dampak positif dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Terlebih, Bali merupakan daerah pariwisata. “Kita pingin ada pengecualian bagi Bali terhadap destinasi wisata. Jadi dibuatkan tempat atau daerah khusus untuk kasino. Bali butuh (kasino) untuk sarana dan prasarana penunjang pariwisata,” tuturnya.

 

Bukan hanya kasino, Ketua DPD Partai Golkar Buleleng ini juga meminta agar Tajen dilegalkan sebagai atraksi budaya. Kalaupun nantinya dalam tajen ada unsur perjudian, pihaknya meminta agar bisa lebih diatur lagi dan pengawasan. “Bila perlu tajen dilegalkan sebagai atraksi budaya. Soal ada judi nanti, diatur dan bagian dari pengawasan,” pungkasnya. 

Next Post

Komisi II Perjuangkan Bali Terima Pendapatan Dari Labelisasi Mikol

Jum Feb 3 , 2023
"Namanya kearifan lokal, untuk kebutuhan upacara, kami mendukung. Cuma hasil dari dari minuman beralkohol paling tidak masuk ke pendapatan bagi Bali. Karena labelisasi itu penting, cukai itu seberapa besar masuk ke Pemprov Bali," tegasnya.

Berita Lainnya