Save as PDF
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya
DENPASAR-fajarbali.com
Undang-Undang Provinsi Bali yang disahkan beberapa waktu lalu, nampaknya tetap harus ada perjuangan dari DPR RI Dapil Bali agar anggaran dari pusat bisa dibawa ke Bali. Hal itu pun diungkapkan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya.
Ia menekankan bahwa dalam Undang-Undang tersebut negara dapat memberikan Bali anggaran dari APBN. “Tentu kita harus melakukan usaha dengan melobi. Kita punya DPR RI dapil Bali sangat berperan memperjuangkan dana tersebut,” paparnya saat ditemui beberapa hari lalu.
Dalam kesempatan itu, Dewa Mahayadnya menegaskan belum ada kata kewajiban atau harus yang terdapat pada undang-undang tersebut. Namun dapat dibiayai oleh pemerintah pusat untuk pelestarian adat istiadat, seni, tradisi, budaya dan pariwisata. “Setelah dapat nomor, nanti akan di follow-up dari pemerintah,” tegasnya.
Berbeda halnya dengan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang diterima daerah dari pusat yang digunakan sebagai gaji pegawai. “Tanpa ngomong pun akan dikasi, namun ini perlu perjuangan dengan membuat perencanaan yang tepat dan akuntabel penting kedepannya,” imbuh Dewa Mahayadnya.
Seperti saat pelaksanaan G20 beberapa bulan lalu yang merupakan kegiatan pusat namun diselenggarakan di Bali. Ia menyampaikan dalam promosinya tersebut menggunakan anggaran dari daerah. Karena dengan peran seni dan budaya yang ada di Bali.
“Itu acara pusat tapi dilakukan di Bali. Kita aktif mempromosikan dengan cara kita sendiri. Kita harus syukuri ada 9 kursi DPR RI memperjuangkan ini, tanpa melihat asal usul dan partainya,” jelas dia.
Sangat penting bagaimana mekanisme dan juklak juknisnya supaya anggaran itu dapat dibawa ke Bali. Khususnya untuk mendukung penuh pelestarian adat istiadat seni budaya dan untuk pariwisata.
Save as PDF