“Saya mendengar dengan seksama ketidaksenangan dan kekhawatiran masyarakat terhadap keterbatasan langkah-langkah yang perlu diambil dalam mengatasi peredaran narkoba. Tantangan yang dihadapi memang besar, namun kami sepenuhnya berkomitmen untuk terus mengambil tindakan konkret,” katanya.
“Tindakan penegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku-pelaku kejahatan narkotika, pembaharuan sistem pemantauan yang lebih efektif, serta upaya preventif dan edukatif kepada masyarakat, khususnya," terang Ambara.
Terkait dengan pemidanaan terhadap kejahatan narkotika, diperlukan optimalisasi alternatif hukuman selain pidana penjara seperti misalnya penguatan jalur rehabilitasi, restorative justice, kerja sosial (social pardon) ataupun bentuk- bentuk hukuman lainnya. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi over crowded lapas yang terjadi saat ini.
Pihaknya mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesinergian antara instansi terkait terutama BNN untuk mencari solusi agar menekan angka penyalahgunaan narkoba di Bali.
"Sebab Bali bukan hanya dijadikan transit tapi sudah menjadi target tujuan penjualan dari bandar narkoba, upaya pembentukan Desa Bersinar (Bersih Narkoba) yang baru mencapai 30 Desa dari 750 Desa yang ada di Bali seharusnya dapat segera diperluas cakupannya, peran serta pemda sangat diharapkan khususnya anggaran, begitu usulan anggota DPD atau DPRD dari bali ke pusat baik ke Mendagri, Kemendes dan Menkeu," kata Ambara.
Dirinya juga mengapresiasi penyusunan Pararem Anti Narkoba di Desa yang merupakan gagasan BNNP Bali yangmemanfaatkan kearifan lokal yang mengatur tentang hukum adat bagi penyalahguna dan pelaku peredaran gelap narkoba di masing-masing desa adat.
