GIANYAR – fajarbali.com | Seluruh aktifitas pariwisata di Kabupaten Gianyar ditutup, imbas covid-19. Secara otomatis para pekerja pariwisata banyak yang dirumahkan. Bahkan disinyalirsudah terjadi banyak PHK. Sedangkan Pemkab Gianyar memastikan sejauh ini belum ada pekerja yang kena PHK. “Kemarin kita sudah panggil Disnaker, agar melakukan pendekatan dengan pengelola usaha pariwisata yang terimbas Covid-19. Kuncinya tidak boleh ada PHK,” jelas Sekda Gianyar, Made Gede Wisnu Wijaya, Selasa (7/4/2020) .
Wisnu Wijaya yang juga Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Gianyar juga mengimbau agar pelaku usaha pariwisata mempekerjakan kembali karyawannya yang sempat di rumahkan. “Kalau yang dirumahkan iya ada, dengan catatan begitu pulih, kembali akan dipekerjakan. Sama kayak kita sekarang Work From Home. Memang hak tidak dapat, tapi begitu normal kembali tenaga ini dipekerjakan,” ujar Sekda Wisnu Wijaya. Namun sampai saat ini, berapa jumlah karyawan yang di rumahkan belum terdadata valid.
Saat ini, kondisi pariwisata di kawasan Ubud semakin kritis, sudah mendekati titik 0 persen. Untuk restorant di kawasan kampung turis itu sekitar 70 hingga 80 persen sudah tutup. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Gianyar, Pande Mahayana Adityawarman, mengatakan semenjak keluarnya surat dari kementerian luar negeri terkait larangan wisatawan datang ke Indonesia, langsung berdampak pada akomodasi di kawasan Gianyar. “Sangat berat kami di Pariwisata, dan yang sector yang paling awal kena dampak, saat ini okupansi sudah mencapai titik nol persen,” jelas Pande Mahayana.
Kondisi ini sudah mulai sejak awal April, sejumlah hotel ada yang hanya isi satu atau dua kamar. Bahkan ada yang sampai tidak ada tamu sama sekali. “Tamu yang datang sudah tidak ada, ini terjadi mulai awal April ini. Walau pun ada paling hanya satu atau dua kamar yang terisi, artinya bisa dihitung dengan jari, April terutama memang hampir menyentuh nol persen,” ungkapnya.
Pande Mahayana mengakui kalangan pariwisata sudah memahami kondisi saat ini, bahwa seluruh dunia sedang berupaya memutus penyebaran covid dengan sosial distancing. “Walaupun ada yang mau ke Indonesia kan tidak bisa, disatu sisi misal beberapa negara di Eropa masih lock down, artinya kedua pihak melarang adanya mobilisasi untuk keluar dan masuk,” jelasnya lagi.
Sedangkan nasib para pekerja restoran, Pande menjelaskan setiap pemilik restoran memiliki kebijakan masing masing. Misal karyawan tetap diberikan sekedar uang makan rutin, jadi tidak langsung diterapkan PHK. “Ada yang dikasi uang makan saja, jadi bisa bijak sebagai pemilik, dalam arti beberapa dikasi sekedar menyambung hidup. Sepertinya belum ada pemberlakuan PHK, kapan siatuasi membaik pasti akan dipangil lagi,” katanya. Pande Mahayana berharap pemerintah memberikan stimulus keringanan baik listrik dan pembayaran BPJS. “Beberapa sector dai pemerintah kami berharap ada keringanan, itu sangat membantu pekerja pariwisata,” tutupnya.(gds).
Save as PDF