Hal ini, kata Ipung, sudah tercantum di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985 dimana didalam Pasal 66 ayat (2) menegaskan : pengajuan PK tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk putusan yang serta merta dapat dieksekusi.
Ipung menambahkan, dengan adanya aturan Hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur tentang eksekusi, ia sangat berharap semua pihak yang kalah dan semua aparat penegak Hukum bisa mematuhi dan tunduk kepada Undang-Undang Mahkamah Agung RI yang merupakan Lembaga tertinggi dalam Sistem Peradilan di Indonesia.
“Saya berharap Aparat Penegak Hukum di sini bisa mengamankan untuk melaksanakan isi Putusan Pengadilan yang dari Tingkat I (Pertama) yaitu Pengadilan Negeri Denpasar, Tingkat II (Kedua) yaitu Pengadilan Tinggi Denpasar dan Tingkat Kasasi yaitu Mahkamah Agung RI yang seluruh nya di menangkan oleh kami,” imbuhnya.
Ipung juga berharap baik Polri atau TNI bersedia membantunya untuk memberikan perlindungan hukum sesuai dengan Tupoksi nya untuk melakukan eksekusi Bersama Pengadilan Negeri Denpasar.
Imbuh nya Ipung juga memberi pesan kepada seluruh Masyarakat pencari Keadilan bahwa Keadilan itu masih ada di Negeri ini asalkan berani melawan dan menunjukkan semua alat bukti yang dimilikinya dengan lengkap dan tidak mempercayai bahwa hanya orang yang punya uang lah yang bisa memenangkan perkara.
"Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar nya kepada Yang Mulia yang memeriksa dan menyidangkan Perkara saya selama dua tahun terakhir dari Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Tinggi Denpasar dan Mahkamah Agung RI,” pungkasnya.
