DENPASAR -Fajarbali.com | Oknum Panitera Pengganti (PP) Pengadilan Tinggi Denpasar berinisial IKS diadukan ke Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Ini dikarenakan sang oknum pegawai tersebut meminta sejumlah uang.
Pengacara Siti Sapurah menerangkan, peristiwa bermula ketika ia dan rekannya mendampingi kliennya bernama dr. Ririn Sri Wijayanti dalam kasus hak asuh anak.
"Perkara ini lalu masuk ke persidangan," tuturnya, Selasa (23/2/2021) di Denpasar.
Setelah beberapa kali proses persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, selaku penggugat pihaknya mampu memenangi perkara tersebut. Ini dikarenakan pihaknya memiliki bukti yang cukup kuat.
Di antaranya beberapa video mesum antara pembanding yang dulu tergugat dengan selingkuhannya yang diputar oleh majelis hakim saat agenda pembuktian di Pengadilan Negeri Denpasar dan dalam sidang di Propam Polda Bali yang dulu tergugat dan pembanding di Pengadilan Tinggi Denpasar terbukti melanggar kode etik profesi Polri melakukan perbuatan tercela.
Tak terima, pihak tergugat melawan dengan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar.
Dalam sidang majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memenangkan banding yang diajukan pihak tergugat. Hal ini sesuai putusan dengan nomor 149/Pdt/2020/PT.Dps tertanggal 9 November 2020.
Anehnya terang Siti Sapurah, pada tanggal 11 November 2020, IKS selaku PP di Pengadilan Tinggi Denpasar menghubungi rekannya bernama Ni Made Ari Astuti Silomerti.
Di sana sang oknum berbohong dengan mengatakan jika sidang putusan baru akan digelar pada 12 November 2020.
