"Oknum tersebut terus mengejar dan meminta uang sembari mengatakan malu kepada majelis hakim. Akhirnya pada tanggal 13 November, dia diberi sejumlah uang," tutur pengacara yang akrab disapa Ipung ini.
Dengan adanya kejadian tersebut, Ipung lantas mempertanyakan bagaimana seorang PP berani meminta uang dan menipu dengan mengatakan perkara belum diputus padahal sejatinya sudah ada sidang putusan.
Selain itu, ia juga merasa ada kejanggalan dalam sidang putusan dikarenakan majelis hakim tidak memunculkan alasan yang menjadi dasar menjatuhkan hak asuh anak kepada pembanding.
"Karena setahu kami, setiap putusan hakim dalam perkara apapun, dalam persidangan apapun, dan dalam peradilan tingkat apapun, sebelum hakim menjatuhkan putusan dalam sebuah perkara selalu mencantumkan yang dijadikan bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan," tuturnya.
"Oleh karena itu, saya berpendapat jika putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dengan nomor 149/Pdt/2020/PT.Dps tertanggal 9 November 2020 cacat hukum," tegasnya.
Ipung menambahkan, dengan adanya kejadian tersebut pihaknya merasa miris lantaran pengadilan yang dianggap mencari keadilan diselesaikan dengan cara-cara tidak benar.
Akibatnya, dalam perkara ini kliennya sangat dirugikan karena kehilangan hak asuh anak yang semestinya menurut fakta persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan terang benderang dipaparkan di depan ruang sidang adanya hal-hal yang membuat pihak tergugat atau pembanding dianggap tidak pantas untuk mengasuh seorang anak, karena anak butuh teladan yang baik dari orangtua yang mengasuhnya dan demi kepentingan terbaik anak.
