Selain itu, perhatian diarahkan pada ketimpangan fiskal antardaerah. Daerah tertinggal, kepulauan, perbatasan, serta daerah dengan karakteristik khusus dinilai membutuhkan kebijakan afirmasi yang lebih kuat agar kesenjangan pelayanan dasar dapat ditekan.
Komite IV DPD RI juga meminta masukan mengenai implementasi UU HKPD, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan alternatif pembangunan seperti obligasi daerah dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta kebutuhan pembiayaan infrastruktur dan pemeliharaan aset daerah.
Tamsil mengatakan APPSI, APEKSI, APKASI, dan ADPSI memiliki posisi penting karena bersentuhan langsung dengan persoalan perencanaan dan pelaksanaan APBD. “APPSI, APEKSI, APKASI, dan ADPSI bukan sekadar organisasi, tetapi suara kolektif dari ribuan kepala daerah dan DPRD yang setiap hari bergumul dengan realitas anggaran di lapangan,” katanya.
Sementara itu, rekomendasi ADPSI mendukung disiplin fiskal nasional, namun hal tersebut tidak boleh melemahkan kapasitas daerah. ADPSI menuntut desain APBN 2027 yang menggaransi TKD yang cukup, adil, fleksibel, dan tepat waktu guna memastikan pelayanan publik terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia.
Senada, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Dr. Hj. Elviana, M.Si., mengaku berkomitmen memperjuangkan agar TKD kembali ke porsi 25 persen, yang diketahui turun menjadi 17 persen.
"Kita semua tahu, RAPBN ini nanti akan menjalankannya adalah teman-teman kepala daerah, sehingga sangat penting bagi DPD mendengarkan langsung melalui asosiasi tadi, apa yang mereka rasakan dalam menjalankan APBN 2025 dan 2026, seperti apa koreksi mereka, serta harapan mereka yang ingin dititipkan ke DPD untuk bahan pertimbangan bagi kami, terhadap pemerintah untuk APBN 2027," kata Elviana.
