DPR RI, lanjut dia, sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya terkait TKD ini, dalam pertimbangan DPD beberapa waktu lalu telah menuliskan sekurang-kurangnya 25 persen dari APBN untuk transfer daerah.
Dalam RDP juga disingung dana bagi hasil, dimana, asosiasi menginginkan agar program tidak seragam, terutama daerah Indonesia Timur, dimana yang mereka butuhkan adalah penunjang konektivitas, yang tentu berbeda dengan daerah yang di Jawa dan Sumatera.
"Ini juga yang mereka titipkan untuk bahan pertimbangan kepada pemerintah pusat terhadap RAPBN 2027. Kalau versi pemerintah sebenarnya anggaran pemerintah pusat ke daerah tidak turun, tapi ditarik pemerintah pusat atau istilah relokasi atau pemerintah pusat yang menyelenggarakan (pembangunan)," jelasnya.
Namun langkah itu ternyata membuat kepala daerah tidak tidak nyaman, karena tiap daerah tidak merata. Sementara kepala daerah punya janji politik kepada rakyatnya.
"Dan, kebutuhan daerah itu sekali lagi tidak tidak sama, daerahnya pengen ada jalan untuk memperbaiki sementara pemerintah pusat tidak itu mereka jalankan. Sehingga kami diharapkan menyampaikan pesan itu dalam pertimbangan DPD yang akan kami susun setelah pulang dari Bali," tegasnya.
Pihaknya menegaskan akan menggelar rapat dengan Menteri Keuangan, dimana awalnya telah dijadwalkan pada Selasa (1/9/2026) namun diundur pada 14 September mendatang. Tampak hadir Dewan Penasihat APPSI Ahmad Lutfi yang juga Gubernur Jawa Tengah dan Bendahara APPSI Sherly Tjoanda yang juga Gubernur Maluku Utara. [gde]
