Foto: FGD bertajuk “Memperkuat Sistem Ketatanegaraan Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa dalam Konteks Proposal Kenegaraan DPD RI” Jumat (25/8/2023) di Kantor DPD RI Perwakilan Bali, Denpasar.
DENPASAR - sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mahyudin, menyebut, ketimpangan dan disparitas masih terjadi di Indonesia saat ini. Meski Indonesia sudah merdeka 78 tahun, namun masih banyak rakyat yang belum menikmati hasil kemerdekaan itu.
Hal itu diungkapkan Mahyudin, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Memperkuat Sistem Ketatanegaraan Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa dalam Konteks Proposal Kenegaraan DPD RI” Jumat (25/8/2023) di Kantor DPD RI Perwakilan Bali, Denpasar.
Bahkan, menurut Mahyudin, internet dan listrik masih menjadi "barang langka" di beberapa daerah. Sebagian warga seperti di Kalimantan, terpaksa belanjanya ke Malaysia, berjalan kaki. Di Papua ada yang busung lapar. Masalah keadilan dan kesenjangan masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa ini.
“Ketimpangan pembangunan juga terlihat di ibukota. Di Jakarta banyak jembatan tanpa sungai, sementara di daerah lain banyak sungai yang enggak ada jembatannya. Saya lihat kesenjangan begitu tinggi. Kuncinya keadilan yang belum merata,” sentil tokoh asal Kalimantan Timur ini.
Karenanya, peran DPD menjadi sangat penting sebagai representasi daerah. Negara yang besar seperti Indonesia tidak bisa meniadakan keterwakilan daerah. Wacara pembubaran DPD pun, menurutnya sebuah pikiran sesat.
