DENPASAR -fajarbali.com |Kabar mencegangkan datang dari hasil penelitian Badan Narkotika Nasional dan LIPI tahun 2019 yang menyebutkan bahwa prevalensi penyalahguna narkoba di Bali sebanyak 15.091 orang. Dari jumlah tersebut 90 persen adalah pengguna sabu.
Sehingga dapat ditenggarai bahwa Bali masih potensial dijadikan sasaran peredaran gelap narkoba jenis sabu.
“Untuk mengatasi hal itu perlu adanya kerja sama semua pihak. Tidak hanya BNN maupun aparat penegak hukum tapi pemerintah Provinsi Bali juga harus peduli dalam upaya rehabilitasi yang menjadi salah satu solusi terbaik saat ini,” ujar Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali, Brigjen Pol Drs Gde Sugianyar Dwi Putra di sela-sela rilis kasus, Rabu 13 Oktober 2021.
Mantan Kepala BNNP NTB ini kembali menjelaskan sejauh mana Bali menjadi pasar potensial untuk penyalahgunaan narkoba. Ia mengungkapkan hasil penelitian BNN bersama LIPI tahun 2019 menunjukan prevalensi penyalahguna narkoba di Bali sebanyak 15.091 orang. “Jadi dari jumlah tersebut 90 persen adalah pengguna sabu,” beber jenderal bintang satu dipundak ini.
Menurutnya, hasil penelitian itu dikaitkan dengan pengungkapan 1 kilogram sabu oleh mahasiswa bernama Medi Saniaya alias Kimo, 21 di salah satu homestay di kawasan Renon, Denpasar, Rabu (6/10) pukul 13.00 Wita.
Ditegaskannya, sabu 1 kilogram itu bila dirupiahkan nilainya mencapai Rp 2 miliar. Tetapi menurut Sugianyar bukan itu yang menjadi persoalan. Sebab, 1 kg tersebut bisa digunakan 10.000 orang.
Diterangkanya lebih lanjut, jika dilihat dari 15.091prevelensi penyalahguna di Bali, artinya setiap kali mereka pakai membutuhkan 1,5 kg Shabu. Jadi, kalau satu bulan masing-masing pakai 4 kali berarti membutuhkan 6 kilogram Shabu sebulan. “Artinya pengungkapan 1 kilogram Shabu ini tidak ada artinya, karena sekitar 5 kilogram Shabu yang lolos edar dikalangan penyalahguna,” urai Brigjen Sugianyar.
Sehingga kata mantan Kabid Humas Polda Bali ini sudah menjadi tugas BNN untuk bekerjasama kepada semua pihak terutama di bidang penegakan hukum. “Kami BNNP Bali berkoordinasi dengan Bea Cukai, imigrasi, kepolisian, dan lainnya,” tegasnya.
Dilanjutkanya, pemberantasan narkoba tidak bisa hanya dilakukan dengan penegakan hukum, tetapi harus dilakukan penanganan terhadap 15.091 pemakai yang disebutkan tadi. Tidak hanya mengatasi suplainya, tetapi juga mengatasi demand atau permintaanya.
“BNN hadir untuk melindungi masyarakat dari masuknya narkoba dan melayani 15.091 pengguna untuk direhabilitasi. Dalam hal ini saya berharap pemerintah Provinsi Bali peduli terhadap rehabilitasi,” sebutnya.
Keterangan terpisah, perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang turut hadir dalam gelar jumpa pers kemarin, Sri Dana mengungkapkan dalam bidang pencegahan, pihak Dinas Kesehatan Provinsi Bali sudah bekerja sama dengan BNNP Bali melakukan tes urine kepada ASN dan masyarakat.
Dalam hal rehabilitasi, Kasi Pencegahan Penyakit Menular ini mengaku sudah menyediakan beberapa tempat selain RSJ Bangli sebagai layanan Rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Di RSJ Bangli saat ini sudah disiapkan 15 tempat tidur. Direncanakan bertambah sehingga menjadi 100 tempat tidur. “Nanti akan dipisah antara perempuan, laki-laki, dan anak-anak,” terangnya.
Selain itu sesuai Keputusan Menteri Kesehatan di Bali ada beberapa puskesmas menerima layanan wajib lapor. Seperti Puskesmas Ubud 1 dan 2, Puskesmas Abiansemal 1, Puskesmas Kuta 1 dan 2, Puskesmas Tabanan 3, dan RSUP Sanglah, Denpasar.
Faktanya selama ini masih kurang dimanfaatkan masyarakat. Padahal kalau melaporkan diri tidak akan ditangkap dan tidak dihukum. “Kita dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebenarnya sudah siap memberikan layanan,” ungkapnya. (Hen)
Save as PDF