DENPASAR – fajarbali.com | Longgarnya karantina mandiri terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali di masing-masing desa dikhawatirkan akan menimbulkan dampak lain. Yakni menimbulkan banyaknya transmisi lokal. Kekhwatiran ini disampaikan oleh Ketua DPD I Partai Golkar Bali yang juga Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry.
Seperti yang terjadi di Serokadan Bangli dan Padang Kerta Karangasem. Sugawa mengaku mendapat informasi dari Satgas Covid-19 bentukan Partai Golkar Bali. Diharapkan, tak terjadi lagi di daerah lainnya.
“Kekhawatiran saya terkait longgarnya karantina mandiri terhadap PMI di desa, telah berdampak terhadap transmisi lokal seperti di Serokadan, Bangli dan Padang Kerta di Karangasem, mudah-mudahan tidak terjadi di tempat lain,” ujarnya, Rabu (29/04/2020).
Apabila pola karantina masih berjalan seperti saat ini dan tidak ada perubahan, pihaknya khawatir akan semakin bertambah transmisi lokal. Ini tak lepas dari lemahnya pengawasan ditingkat desa. “Kalau polanya tetap seperti sekarang ini, saya tetap semakin khawatir dari imported case atau PMI, berdampak terhadap transmisi lokal secara lebih luas, karena lemahnya pengawasan isolasi di desa-desa,” akunya.
Sebagai ketua partai, Sugawa menyarankan agar PMI bisa dikarantina ditempat khusus, seperti di Hotel. Dengan catatan, pengawasan melibatkan aparat keamanan. “Saya tetap pada usul saran dan masukan, PMI wajib karantina, dilaksanakan ditempat yang layak atau hotel yang layak. Untuk menjamin tingkat disiplin dan pengawasan ditugaskan aparat polisi dengan jumlah personil yang memadai,” tandasnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali juga harus menyiapkan anggaran operasional bagi para petugas yang melakukan pengawasan. Sistem anggaran bisa dilakukan metode sharing dengan kabupaten/kota. “Atas penugasan tersebut, disiapkan anggaran operasional yang cukup untuk para petugas atau aparat tersebu. Untuk menjamin terlaksananya karantina secara tertib atau disiplin di tempat yang layak, Pemprov bantu atau sharing anggaran, untuk kabupaten/kota se-Bali,” akunya.
Bukan itu saja, Pemerintah juga harus menyiakan Rapid test dan Alat Pelindung Diri (APD). “Agar disediakan alat rapid test yang cukup, sehingga jadwal rapid test tepat waktu, dan APD yangg memadai untuk petugas-petugas di RSU dan puskesmas,” paparnya.
Sugawa Korry juga meminta agar kebijakan pembagian tugas antara Pemprov dengan Pemkab dan Pemkot dievaluasi kembali. Khususnya, bagi kabupaten/kota yang memiliki jumlah PMI yang besar dan APBD yang terbatas. “Kebijakan pembagian tugas antara provinsi dan kabupaten/kota mohon agar dievaluasi lagi, terutama untuk kabupaten yang besar jumlah PMI-nya dan terbatas APBD-nya,” tandasnya.
“Evaluasi kesiapan kamar yang tersedia untuk perawatan positif Covid-19,” paparnya.
Politisi asal Banyuatis Buleleng ini mengaku telah menyampaikan terkait hal tersebut kepada Gubernur Bali, Wayan Koster dan Sekda Bali, Dewa Made Indra. “Sudah saya sampaikan ke Gubernur dan Sekda,” pungkasnya. (her).