Ia mendorong agar keterwakilan perempuan dirumuskan sebagai ketentuan tegas sehingga benar-benar terakomodasi dalam komposisi keanggotaan BPD.
"Apakah memungkinkan tidak menggunakan kata-kata memperhatikan? Jangan sampai kaum perempuan hanya ditempatkan sebagai calon, tetapi tidak ada kewajiban mengakomodasi keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam keanggotaan BPD," tegasnya.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah peluang aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menjadi calon anggota BPD. Anggota Pansus VIII, AA Putu Gde Wibawa, mengingatkan ketentuan rangkap jabatan perlu dicermati karena berpotensi membatasi kesempatan masyarakat di luar unsur ASN dan PPPK untuk ikut berkompetisi.
"Saya tidak setuju dengan rangkap jabatan. Ketentuan ini bisa membatasi peluang calon dari luar PNS dan PPPK. Karena itu, persoalan ini perlu dibahas secara serius dan penuh kehati-hatian," ujarnya.
Sementara itu, anggota Pansus VIII, Yonathan Andre Baskoro, menilai proses pemilihan anggota BPD kini memiliki dinamika berbeda dibandingkan sebelumnya. Posisi BPD dinilai semakin strategis sehingga aturan pencalonan dan penetapan keterwakilan harus disusun secara cermat.
"Anggota BPD sekarang sangat seksi. Kalau dulu hanya ngayah, sekarang sudah berbeda. Karena itu, perlu koordinasi dalam penetapan keterwakilan agar tidak menimbulkan kegaduhan," katanya.
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Kepala Dinas PMD Kota Denpasar, I Wayan Yusswara, mengatakan pihaknya telah menerima 19 pertanyaan dari Pansus VIII yang perlu dijawab dan didiskusikan secara mendalam.










