Dengan masuknya ekosistem Wealth Management dan Family Office melalui PFII, Bali akan menyaring pendatang VVIP yang mendatangkan perputaran uang raksasa tanpa merusak daya dukung lingkungan layaknya turis ransel.

Lebih lanjut, sebagai tokoh masyarakat, Ngurah Ambara menyampaikan pandangannya dengan rendah hati merespons wacana dari sejumlah elite di pusat yang masih mempertimbangkan Jakarta sebagai episentrum PFII.

Ia berpendapat, pusat harus mempertimbangkan, mengapa Malaysia mendirikan hub finansial offshore-nya di Pulau Labuan, bukan di Kuala Lumpur? Mengapa India membangun GIFT City di Gujarat, dan bukan di New Delhi atau Mumbai? Jawabannya adalah perlunya 'isolasi' ekosistem ekonomi. India menggunakan GIFT City untuk menahan uang konglomeratnya agar tidak lari ke Singapura atau Dubai. 

"Begitu juga dengan Indonesia, harus segera ada hub offshore yang terisolasi secara kebijakan di dalam negeri, karena potensi sumber daya alam kita begitu besar untuk diperdagangkan di tingkat global," jelasnya.

Ngurah Ambara berharap pandangan dari daerah ini bisa menjadi masukan tambahan bagi langkah strategis pemerintah pusat ke depan.

"Biarlah Jakarta menjadi pusat ekonomi onshore (nasional), dan Bali menjadi hub offshore (internasional). 

Konsep Dual-Hub ini menguntungkan kas negara sekaligus memberikan pemerataan pembangunan ke daerah," tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat menyambut visi Presiden ini dengan kesiapan nyata. 

"Pusat sudah memberikan niat baik, sekarang tugas Pemda membuat aturan tata ruang dan perlindungan tenaga kerja yang ketat. Dan untuk Yowana Bali, kejar sertifikasi global dari sekarang. Kita rebut kue ekonomi ini untuk menjaga kedaulatan budaya kita di rumah sendiri," kata Ngurah Ambara memungkasi. [gde]