*Buku yang diterbitkan Rajawali Pers tersebut mengulas perkembangan peran juru bicara dalam menghadapi perubahan lanskap komunikasi politik dan publik di era digital.
DENPASAR-fajarbali.com | Di era disrupsi, perkembangan teknologi digital dan perubahan pola komunikasi publik membuat peran juru bicara semakin strategis. Juru bicara tidak lagi sekadar bertugas menyampaikan pesan pimpinan, tetapi juga dituntut mampu mengelola komunikasi strategis, membangun kepercayaan publik, serta merespons dinamika informasi yang berkembang cepat.
Persoalan tersebut menjadi salah satu bahasan dalam peluncuran dan bedah buku Juru Bicara: Perspektif Manajemen Komunikasi Politik di Era Disrupsi, karya Prof. Marlinda Irwanti Poernomo dan Benny Siga Butarbutar MSi., di Antara Heritage Center, Jakarta, pada Jumat (11/9).
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari, menilai peran juru bicara semakin penting di tengah lanskap komunikasi yang telah berubah secara fundamental.
Kata Qodari, ketika masyarakat memperoleh informasi dari semakin banyak kanal dan tingkat kepercayaan terhadap berita menghadapi tantangan, komunikasi pemerintah tidak dapat lagi dipandang sekadar sebagai aktivitas penyampaian informasi.
“Dalam ruang media seperti itu, diam bukanlah sikap netral. Ruang informasi tidak pernah kosong. Ketika negara tidak menjelaskan kebijakannya, selalu ada pihak lain yang akan menjelaskan versi mereka,” ujar Qodari, dalam keterangannya.
Qodari juga menekankan, satu suara tidak berarti seluruh komunikasi harus disampaikan oleh satu orang, melainkan adanya konsistensi dalam angka, istilah, fakta, dan narasi yang disampaikan pemerintah.
Pada kesempatan itu, Qodari juga menyampaikan keunikan dari buku tersebut yang juga membuktikan yaitu kekuatan kedua penulis, Marlinda Irwanti dan Benny Butarbutar, yang datang dari dua dunia yang berbeda, Marlinda Irwanti datang dari jalur akademik sekaligus politik: guru besar ilmu komunikasi, mantan penyiar TVRI, dan mantan anggota DPR RI.
Sedangkan Benny Butarbutar membawa pengalaman lapangan. Lebih dari dua puluh tahun di ANTARA, pernah menjadi Managing Editor Investigative Reporting, Kepala Biro Tokyo, kemudian menyeberang ke sisi korporasi di Garuda dan Citilink, menjadi penasihat komunikasi di Bulog, Sekretaris Jenderal PERHUMAS, dan sempat duduk sebagai Deputi I di kantor Badan Komunikasi Pemerintah, sebelum akhirnya memimpin kantor berita tersebut.
Buku yang diterbitkan Rajawali Pers tersebut mengulas perkembangan peran juru bicara dalam menghadapi perubahan lanskap komunikasi politik dan publik di era digital.
“Bagi saya, juru bicara bukan sekadar orang yang pandai berbicara. Peran juru bicara dapat dianalogikan seperti seorang dirigen dalam sebuah orkestra yang memiliki peranan sangat penting. Buku ini menawarkan peran juru bicara sebagai Chief Reassurance Officer, bukan orang yang membuat masalah tampak tidak ada, tetapi orang yang membuat masyarakat percaya bahwa masalah yang nyata sedang dihadapi dengan serius,” ucap Marlinda Irwanti.
Kedua penulis menempatkan buku tersebut sebagai upaya untuk melihat profesi juru bicara secara lebih luas, tidak hanya dari sisi keterampilan menyampaikan pesan, tetapi juga dari perspektif strategi, politik, etika, dan tanggung jawab kepada publik.
“Peran juru bicara semakin kompleks. Empat elemen yang harus dimiliki oleh juru bicara integratif yaitu leadership communication, sense making, stakeholder communication, dan pemahaman strategic decision making sehingga memiliki dampak berkelanjutan yang positif,” ujar Benny Siga Butarbutar.
Lebih lanjut dijelaskan oleh Benny, bahwa peran juru bicara bukan hanya sebagai penyampai informasi, melainkan sebagai aktor strategis yang turut berperan dalam membentuk persepsi publik, mengelola krisis komunikasi, serta menjaga kredibilitas dan legitimasi institusi yang diwakilinya.
Pendekatan dalam buku tersebut memadukan perspektif manajemen komunikasi, ilmu politik, psikologi massa, dan etika. Pembahasannya tidak terbatas pada aspek teknis profesi juru bicara, tetapi juga menyoroti berbagai dilema yang muncul dalam praktik komunikasi politik dan pemerintahan.
Salah satu persoalan yang diangkat adalah bagaimana juru bicara menyeimbangkan loyalitas kepada pimpinan dengan tanggung jawab kepada publik, tuntutan kerahasiaan dengan kebutuhan transparansi, serta fungsi persuasi dengan risiko bergesernya komunikasi menjadi propaganda.
Melalui pendekatan multidisipliner yang memadukan manajemen komunikasi, ilmu politik, psikologi massa, dan etika. Buku ini menawarkan sebuah peta jalan yang komprehensif untuk memahami dunia juru bicara .
Empat Perspektif Diskusi Buku Peran Juru Bicara
Pembahasan buku dilakukan dengan menghadirkan empat perspektif yang saling melengkapi, yakni perspektif akademik, pemerintah, korporasi dan praktisi komunikasi publik, serta media.
Pembahasan dipandu oleh Corporate Communication Director Kompas, Glory Oyong sebagai moderator. Dari perspektif akademik, Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik Prof. Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si., menilai juru bicara harus ditempatkan di arus utama perubahan sosial dan harus mendapatkan akses langsung kepada pimpinan institusi.
Selama juru bicara tidak mendapatkan akses langsung, maka juru bicara hanya ada dalam peran simbolik yang tidak memiliki dampak signifikan. Menjadi juru bicara membutuhkan proses internalisasi, dengan memahami peta pikiran dan prioritas pesan yang ingin disampaikan.
Perspektif pemerintah disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Fifi Aleyda Yahya. Pandangan yang disampaikan membahas salah satu kekuatan buku ini yaitu keberhasilannya menggeser cara pandang terhadap juru bicara.
Juru bicara tidak lagi ditempatkan sekadar sebagai orang yang menyampaikan pernyataan resmi, melainkan sebagai personifikasi institusi, penerjemah kebijakan, penghubung antara pemerintah dan masyarakat, bahkan sebagai arsitek kepercayaan publik.
Sementara itu, Ketua Umum Perhumas Boy Kelana Soebroto membawa perspektif korporasi dan praktisi komunikasi publik, bahwa juru bicara menemukan makna terdalamnya.
Ia berpandangan, juru bicara bukan lagi sekadar orang yang berdiri di depan podium, membaca pernyataan resmi, atau menjawab pertanyaan media. Ia telah berkembang menjadi pemimpin makna (leader of meaning), penjaga legitimasi organisasi, penghubung antara kepemimpinan dan masyarakat, sekaligus penjaga kepercayaan yang menjadi aset paling berharga bagi setiap institusi.
Dari perspektif media, Wakil Pemimpin Umum 2 Harian Kompas Paulus Tri Agung Kristanto mengatakan bahwa juru bicara bukan humas, yang hanya untuk membuat alasan saja. Juru bicara bukan “tukang les”, yang jago menghindar dan juga bukan “tukang las” yang bisa menyambung-nyambungkan berbagai hal, asal menjawab pertanyaan dari publik.
Bukan juga “tukang los”, yang melepaskan informasi sekenanya. Juru bicara harus bisa menghadirkan sosok institusi dan pemimpin yang memahami persoalan dan berstrategi komunikasi, sehingga institusi dan pemimpin yang diwakilinya tak kehilangan marwahnya. [gde/rel/ant]
