“Selain melakukan penawaran kerjasama pemanfaatan SJUT-IPT, Perumda BPS juga telah mengagendakan pelaksanaan survey dan instalasi, migrasi pelanggan serta pembongkaran para operator/ penyelenggara Jaringan Telekomunikasi di Kawasan Wisata Sanur,” ungkap Cokorda Gede Pramaitha yang saat ini menjabat sebagai Direktur Operasional Perumda Bhukti Praja Sewakadarma.
Cokorda Gede Pramaitha menambahkan terkait migrasi pelanggan serta pembongkaran bagi Para Operator/ Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi di Kawasan Wisata Sanur akan dilakukan mulai pertengahan bulan Agustus tahun 2026 sampai dengan pertengahan bulan September 2026.
“Bagi provider yang belum memanfaatkan SJUT-IPT Kota Denpasar hingga batas waktu yang ditentukan, tentunya akan ada sanksi yang akan dikenakan pada provider yang meliputi penghentian sementara pelaksanaan penempatan jaringan telekomunikasi, pembongkaran/ pemutusan jaringan telekomunikasi, pencabutan ijin; dan atau denda administratif,” tegasnya.
Mengingat saksi yang akan diterapkan untuk para provider yang belum memanfaatkan SJUT-IPT Kota Denpasar hingga pertengahan bulan Agustus tahun 2026 diantaranya berupa penghentian sementara pelaksanaan penempatan jaringan telekomunikasi, pembongkaran/ pemutusan jaringan telekomunikasi serta pencabutan ijin, Cokorda Gede Pramaitha mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan provider yang telah memanfaatkan jaringan SJUT-IPT. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya black out jaringan internet untuk provider yang sampai bulan Agustus tahun 2026 belum memanfaatkan SJUT-IPT Kota Denpasar. (Car)










