DENPASAR-fajarbali.com | Kebijakan penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung memicu gelombang tanya di tengah masyarakat Bali. Di satu sisi, langkah ini dinilai berani demi menyelamatkan wajah pariwisata Bali di mata dunia. Namun di sisi lain, tumpukan sampah yang tak terangkut di pemukiman warga memicu bom waktu sosial baru.
Melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Di Balik Penutupan TPA Suwung: Siapa Diuntungkan?” yang diinisiasi oleh Ikatan Wartawan Online (IWO) Bali, para pemangku kebijakan, akademisi, legislatif, dan praktisi duduk bersama membongkar akar masalah kedaruratan sampah di Sarbagita (Denpasar dan Badung).
Diskusi dibuka dengan pemantik realitas yang pahit oleh Ketua IWO Bali, Tri Widiyanti. Mewakili suara ibu rumah tangga sekaligus jurnalis, ia menyoroti kontradiksi di lapangan.
"Di wilayah saya, khususnya Denpasar Barat, sampah tidak tersentuh oleh tim DLHK. Kami sudah bayar iuran, tapi tidak ada yang mengangkut. Kami tidak mendapatkan TPS modern, tidak ada dekomposer. Kebijakan besar tanpa kesiapan infrastruktur dan tenaga teknis justru melahirkan penderitaan baru di masyarakat," keluhnya, saat membuka FGD di Gedung BKPSDM Denpasar, Sabtu (16/5).
Jurnalis Metrobali ini juga mengingatkan bahwa karut-marut ini sudah menjadi sorotan internasional, bahkan memicu isu akan dilaporkan ke Amnesty International karena menyangkut hak atas lingkungan hidup yang sehat.
Menjawab kegelisahan tersebut, Anggota Legislatif I Nyoman Suyasa, S.T., menegaskan bahwa penutupan TPA Suwung adalah keharusan karena statusnya sudah darurat. Pemerintah kini mendorong proyek jangka panjang Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) (waste to energy) di Bali, sejajar dengan kota-kota besar lain seperti Bogor, Bandung, dan Bekasi.
