"DPRD menegaskan dukungan terhadap kebijakan yang tetap membuka persaingan usaha sehat, dengan syarat adanya komitmen kuat menjaga tata ruang, estetika destinasi wisata, serta kearifan lokal. Aspek budaya juga menjadi perhatian utama,” tegas anggota DPRD dari Partai Gerindra ini.
Dukungan terhadap pertumbuhan infrastruktur telekomunikasi tetap menjadi komitmen DPRD, mengingat teknologi komunikasi adalah bagian vital dari pengembangan pariwisata Bali, khususnya Kabupaten Badung. Kebutuhan jaringan digital yang lebih baik mutlak diperlukan seiring meningkatnya aktivitas work from home, bisnis digital, dan sektor pariwisata.
Sebagai daerah dengan lebih dari 3.100 akomodasi dan sekitar 4.444 restoran, Badung memiliki kebutuhan infrastruktur telekomunikasi tertinggi di Bali. Dengan kunjungan sekitar 6,8 juta wisatawan mancanegara dan 10 juta wisatawan domestik, kualitas jaringan adalah kebutuhan mutlak bagi kelancaran aktivitas ekonomi dan pariwisata.
Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan menara dan infrastruktur telekomunikasi direncanakan dilakukan setahun sebelum tahun 2027. Evaluasi ini akan menjunjung prinsip keterbukaan, konsolidasi usaha yang sehat, serta jaminan kinerja yang transparan dari seluruh pelaku usaha telekomunikasi.
"Prinsip utamanya adalah kearifan lokal. Infrastruktur boleh tumbuh, teknologi boleh berkembang, tetapi tidak boleh dibangun secara sembarangan,” pungkas Puspa Negara, menegaskan komitmen Badung untuk memadukan kemajuan teknologi dengan pelestarian nilai-nilai budaya dan estetika pariwisata.W-007
