Serta penarikan agunan yang seharusnya menjadi jaminan pinjaman. Diuraikan JPU, kebijakan ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012, Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
Dalam dakwaan diungkap, terdakwa juga menyetujui pinjaman kepada pihak-pihak yang berstatus sebagai pengurus LPD, termasuk kepada istrinya sendiri, Ni Ketut Sumawati (alm), yang saat itu menjabat sebagai bendahara sekaligus tata usaha LPD.
“Pada 2012, Ni Ketut Sumawati mengajukan pinjaman Rp 100 juta dengan bunga 8,4 persen per tahun tanpa agunan dan tanpa analisis kredit. Pinjaman tersebut belum lunas, namun pada 2020 kembali disetujui pinjaman baru sebesar Rp 75 juta dengan skema serupa,” sebut JPU.
Tak hanya itu, pada 2021 terdakwa I Putu Sumadi juga mengajukan pinjaman untuk dirinya sendiri tanpa jaminan. Pinjaman tersebut dipecah menjadi dua rekening, masing-masing senilai Rp 152,5 juta dan Rp 152,3 juta.
Pijaman itu dengan suku bunga 7,2 persen per tahun lebih rendah dibandingkan bunga yang dikenakan kepada nasabah lain. Namun, seluruh pinjaman itu tidak pernah dibayar hingga akhirnya masuk kategori kredit macet.
JPU memaparkan, sepanjang periode 2008 hingga 2025, total pinjaman yang disalurkan LPD Desa Adat Yangbatu mencapai Rp 9,23 miliar. Dari jumlah tersebut, angsuran yang masuk hanya sekitar Rp 1,48 miliar, menyisakan baki kredit Rp 7,74 miliar. “Dari baki kredit tersebut, pinjaman macet tercatat sebesar Rp 2,62 miliar,” beber JPU.










