DENPASAR-fajarbali.com | Ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dan peluang rangkap jabatan menjadi dua persoalan krusial yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di DPRD Kota Denpasar.
Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Kota Denpasar meminta sejumlah ketentuan dalam Ranperda tersebut diperjelas agar tidak menimbulkan multitafsir maupun persoalan dalam proses pemilihan anggota BPD ke depan.
Persoalan itu mengemuka dalam rapat kerja Pansus VIII bersama Dinas Pemajuan Masyarakat Desa (PMD), Bagian Hukum, dan kelompok ahli di Ruang Sidang DPRD Kota Denpasar, Selasa (17/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Pansus VIII, I Made Sukarmana, SH, dan dihadiri Kepala Dinas PMD Kota Denpasar I Wayan Yusswara beserta jajaran.
Sukarmana mengatakan, rapat kerja tersebut merupakan pembahasan keempat Ranperda BPD. Agenda kali ini secara khusus mendengarkan tanggapan eksekutif atas 19 pertanyaan yang sebelumnya disampaikan Pansus VIII terkait hasil pembahasan sejumlah pasal.
Salah satu ketentuan yang mendapat perhatian adalah Pasal 4 ayat (1) mengenai jumlah keanggotaan BPD yang harus ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang. Selain itu, Pansus juga menyoroti penggunaan frasa 'memperhatikan' dalam ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30 persen, persyaratan usia calon anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), serta persoalan rangkap jabatan.
Anggota Pansus VIII, Luh Putu Mamas Lestari, secara khusus meminta ketentuan keterwakilan perempuan tidak sebatas menjadi imbauan. Menurutnya, penggunaan kata 'memperhatikan' berpotensi membuat kuota 30 persen tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat.










