Putrawan juga menyampaikan, BPS hendak mereview target pendapatan atas jasa layanan parkir, baik di rumija maupun luar rumija, melalui perubahan atas RKAP Perumda BPS, melalui mekanisme yg sesuai ketentuan yang mengaturnya.
Melakukan pembinaan langsung di lapangan terhadap penyelenggaraan layanan petugas yang tidak sesuai SOP, selain pembinaan rutin yang telah dilaksanakan sebelumnya dirasakan sangat penting.
Demikian halnya melakukan sosialisasi lebih masif tentang Bebas parkir pada UMKM, drop off, dan tempat-tempat tertentu sehingga terinformasi jelas tentang titik-titik parkir tersebut, termasuk informasi Ketentuan ganti rugi kehilangan.
Satu hal penting yang juga hendak dilakukan yaitu mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang telah bekerjasama baik Desa Adat dan / atau lainya, atas rasionalisasi titik parkir, mengikuti rencana aksi Perumda BPS, termasuk memberikan informasi kepada warganya yang menjadi petugas layanan parkir yang terdampak rasionalisasi tidak lagi bertugas termasuk petugas Perumda BPS yang terdampak. (Car)
