Hal ini bertujuan agar produk-produk kita itu harus dilindungi lindungi IP-nya, kekayaan intelektualnya, baik dari sisi merek, desain, dan sebagainya," jelasnya.
Lebih lanjut, ia mencontohkan, ekonomi kreatif berbasis digital bisa hidup sejalan dengan keraton atau puri. Misalnya, pelaku ekonomi kreatif membuat kriya dengan mengambil desain puri.
Sebaliknya, bagian dari puri bisa dimanfaatkan sebagai tempat memasarkan produk tersebut. Sehingga keduanya mendapat manfaat positif. Dan, keberadaan puri pun tetap lestari.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung A.A. Putri Mas Agung menambahkan, Kabupaten Badung dalam hal ini dinas Pariwisata tentunya sangat mendukung masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif.
Dukungan itu diwujudkan dalam bentuk pembinaan, pelatihan dan penguatan kepada sumber daya manusianya, hingga memfasilitasi penuh Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas karya-karya yang dihasilkan masyarakat.
"Pengurusan HAKI di Kabupaten Badung dilakukan secara gratis, alias tanpa dipungut biaya. Kami selalu buka pintu," jelasnya.
Jadi seluruh masyarakat Kabupaten Badung juga bisa mengajukan untuk HAKI-nya dan itu bisa melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.
Ke depan, pihaknya menargetkan semua pelaku ekonomi kreatif di "Gumi Keris" sudah memiliki HAKI karena sejauh ini baru 25. Dinas Pariwisata pun sudah melakukan terhadap 50 pengusaha ekonomi kreatif yang ikut serta di dalamnya.
"Karena kepengurusan HAKI ini relatif layanan baru di dinas kami, jadi kami terus maksimalkan. Pertama tentu melakukan pendataan terlebih dahulu," kata AA. Putri Mas Agung. (gde)










