Sejumlah tantangan turut menjadi perhatian, antara lain pengendalian inflasi, konektivitas dan kemacetan, kualitas infrastruktur, pengelolaan sampah dan lingkungan, ketersediaan air, serta perluasan manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal. Penguatan penerimaan negara, kepatuhan wajib pajak, integrasi data pusat dan daerah, serta fasilitasi ekspor produk UMKM dan industri kreatif juga menjadi bagian pembahasan.

Syarief menegaskan, APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 perlu diarahkan sebagai instrumen transformasi ekonomi daerah melalui belanja produktif, penguatan konektivitas, pelayanan dasar, pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, serta pengembangan sektor ekonomi di luar pariwisata.

“Kami berharap kunjungan kerja ini dapat menghasilkan informasi, evaluasi, dan rekomendasi yang konkret bagi Badan Anggaran DPR RI, khususnya dalam memperkuat efektivitas transfer ke daerah serta sinkronisasi APBN dan APBD,” pungkas Syarief.W-004