Bupati Adi Arnawa berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap pembangunan infrastruktur strategis daerah. Menurutnya, dukungan tersebut tidak semata berupa tambahan transfer, tetapi juga kebijakan dan fasilitasi pembiayaan, khususnya untuk pembangunan yang memiliki konektivitas dengan jalan nasional dan kawasan destinasi pariwisata.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI H. Syarief Abdullah Alkadrie, S.H., M.H., mengatakan kunjungan kerja merupakan bagian dari fungsi konstitusional Banggar DPR RI di bidang anggaran. Kunjungan bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan APBN di daerah, transfer ke daerah, kebijakan fiskal, pengendalian inflasi, perpajakan, serta pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Syarief, kebijakan transfer ke daerah pada 2026 diarahkan pada belanja yang produktif, terukur, dan akuntabel untuk mendukung pelayanan dasar, daya saing daerah, ketahanan pangan, serta prioritas pembangunan nasional. Pihaknya juga menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah dana transfer memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal bagi masyarakat.
Syarief menyampaikan, ekonomi Bali pada triwulan II 2026 tumbuh 5,78 persen secara tahunan, di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Namun, struktur ekonomi Bali masih cukup bergantung pada sektor akomodasi dan makan minum yang berkontribusi sekitar 21,91 persen terhadap PDRB. Karena itu, diversifikasi ekonomi serta penguatan UMKM, pertanian, ekonomi kreatif, dan sektor lainnya dinilai penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi Bali.
