Menjadi Dewan Pakar IAPA Bali, lanjutnya, bukan sekadar pencapaian akademis tertinggi, melainkan sebuah panggilan pengabdian. Keterbatasan jumlah ini tidak menjadi sekat, melainkan sebuah pemantik untuk melahirkan daya dobrak yang lebih besar melalui tiga pilar utama: sinergi, kolaborasi, dan inovasi.
"Dengan jumlah yang sangat selektif, kami berkomitmen untuk meleburkan ego sektoral antar-institusi. Sinergi ini diwujudkan dengan menyatukan peta jalan penelitian dan pemikiran strategis. Kami bergerak sebagai satu kesatuan kompas akademik yang siap memberikan arah bagi tata kelola pemerintahan di Bali," kata Prof. Tirka.
Pihaknya berkomitmen merubah stigma agar administrasi publik tidak dipandang sebagai menara gading. Salah satu strateginya membangun kolaborasi bersifat pentahelix.
Semua pihak diajak bersinergi sesuai porsinya masing-masing. Pemerintah daerah diposisikan sebagai mitra kritis dalam merumuskan kebijakan publik yang pro-rakyat. Masyarakat adat dan lokal Menjaga agar modernisasi birokrasi di Bali tetap berpijak pada kearifan lokal.
Sementara sektor swasta dan media memainkan fungsi kontrol untuk memastikan transparansi dan efektivitas pelayanan publik. IAPA Bali juga didorong adaptif terhadap transformasi digital.
"Dunia bergerak cepat, begitu pula tantangan publik. Inovasi yang kami kembangkan berfokus pada e-governance, berbasis data, dan berdampak nyata," kata dia.
Lebih lanjut, Prof. Tirka berpandangan, ilmu administrasi publik yang hidup adalah ilmu yang dirasakan manfaatnya di meja-meja pelayanan publik, di kemudahan izin usaha, di efektivitas penanggulangan kemiskinan, dan di kesejahteraan masyarakat Bali secara inklusif.
