“Hal ini penting dilakukan agar data yang dihasilkan bukan sekedar formalitas adiministrasif, melainkan potert nyata kondisi di masyarakat. Kita ingin Buleleng keluar dari peringkat kemiskinan terbanyak dengan data yang benar-benar riil dilapangan dengan data presisi ini kita dapat pastikan siapa yang layak dibantu dan siapa yang sudah mandiri,”imbuhnya.
Selain membahas Ranperda penaggulangan kemiskinan, dalam rapat juga menyepakati penyempurnaan Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Widyalaya dan Pasraman, Ranperda tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi.
Dalam pembahasan tersebut disepakati beberpa hal yakni Komisi-Komisi DPRD dan Pemerintah Daerah telah sependapat dengan rumusan penyempurnaan Ranperda seperti yang disampaikan Komisi Pembahas Ranperda dan penjelasan Eksekutif.
“Penyusuan peraturan Bupati sebagai turunan dari Peraturan daerah harus segera dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, Perda-Perda yang telah ditetapkan agar dilakukan sosialisasi secara intensif sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat,”lanjutnya.
Dari pembahasan tersebut selanjunya ketiga Rancangan Peraturan Daerah tersebut akan segera dilanjutkan ketahapan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi, sebelum ditetapkan secara resmi menjadi Perda. @gus
