Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar yang dipimpin Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum., dalam sidang putusan sela yang dibacakan Kamis (17/9/2026) menolak eksepsi atau perlawanan terdakwa **AAND** terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eddy Arta Wijaya.
Perbedaan jumlah titik menara telekomunikasi dalam kerja sama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung dan PT Bali Towerindo Sentra Tbk, dari 49 titik pada perjanjian awal menjadi lebih dari 200 titik dalam perkembangannya, dinilai dapat menjadi salah satu aspek yang dipersoalkan dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
Perselisihan hukum antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung dan PT Bali Towerindo Sentra Tbk terkait pengelolaan infrastruktur menara telekomunikasi dinilai tidak hanya menyangkut persoalan kontraktual.
DENPASAR-Fajarbali.com – DPRD Kabupaten Badung mendukung langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dalam sengketa kerja
Persidangan perkara dugaan pemalsuan surat dengan terdakwa A.A.N.D. di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar memasuki agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi atau keberatan yang diajukan terdakwa melalui penasihat hukumnya.
Sengketa pengelolaan infrastruktur menara telekomunikasi di Kabupaten Badung, Bali, belum menemui titik akhir. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) setelah tidak menerima putusan banding yang mengabulkan sebagian gugatan PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) setelah kalah pada tingkat banding dalam sengketa melawan PT Bali Towerindo Sentra Tbk dengan nilai gugatan materiil mencapai Rp3,3 triliun.
Persoalan hak eksklusif pembangunan dan penyediaan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung kembali menjadi sorotan setelah Pengadilan Tinggi Bali memenangkan PT Bali Towerindo Sentra Tbk dalam perkara melawan Pemerintah Kabupaten Badung.
Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bali dalam sengketa menara telekomunikasi antara Pemerintah Kabupaten Badung dan PT Bali Towerindo Sentra Tbk berpotensi memperpanjang praktik eksklusivitas pengelolaan menara telekomunikasi di wilayah tersebut hingga 2047.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung dinilai perlu mempertimbangkan secara serius langkah kasasi ke Mahkamah Agung (MA) setelah Pengadilan Tinggi Bali memenangkan PT Bali Towerindo Sentra Tbk dalam perkara melawan Pemkab Badung.
