https://www.traditionrolex.com/27 Penyuluhan Hukum dan Literasi Keuangan bagi Sekolah Perempuan Srikandi - FAJAR BALI
 

Penyuluhan Hukum dan Literasi Keuangan bagi Sekolah Perempuan Srikandi

Dalam tujuan ke-5 Pembangunan Berkelanjutan juga telah disebutkan bahwa negata-negara di dunia harus mengakhiri segala jenis dikriminasi pada perempuan

 Save as PDF
(Last Updated On: 22/01/2024)

SOSIALISASI Penegakan Hukum dan Literasi Keuangan bagi Anggota Sekolah Perempuan Srikandi Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar.

 

DENPASAR-fajarbali.com | Tim dosen Universitas Ngurah Rai (UNR) sebagai salah satu tim pemenang hibah internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) tahun akademik 2023/2024, telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penegakan Hukum dan Literasi Keuangan bagi perempuan di Denpasar, dengan lokus kegiatan di Sekolah Perempuan Srikandi Desa Dauh Puri Kaja.

Kegiatan tersebut berlangsung pada 18 Nopember 2023, dan bertempat di Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Kaja. Acara dibuka oleh Ibu Perbekel Ny. Gusti Ketut Sucipta dengan peserta anggota sekolah Perempuan Srikandi.

Sekolah Perempuan Srikandi adalah sekolah perempuan pertama di Kota Denpasar yang ditetapkan dengan SK Perbekel. Ini menunjukkan keseriusan perangkat Desa Dauh Puri Kaja dalam mendukung program pemerintah, yaitu pembentukan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA).

Narasumber utama kegiatan adalah Dr. Putu Eka Trisna Dewi, dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai yang berkecimpung dalam bidang hukum bisnis. Beliau membahas isu-isu faktual dan krusial terkait penegakan hukum sekaligus memberikan wawasan literasi keuangan yang relevan dengan kaum perempuan dan keluarga. Penyampaian dilakukan dengan fokus pada pengalaman dan studi kasus sehingga dapat memberikan wawasan yang diperlukan.

Ketua Sekolah Perempuan Srikandi Radiah, menyambut baik kegiatan sosialisasi penegakan hukum semacam ini dan menyatakan antusiasme dari anggota sekolah perempuan srikandi.

Ditandai dengan kehadiran 20 orang partisipan, Radiah juga optimis kegiatan ini telah memberikan penambahan wawasan yang bermanfaat bagi peserta.

Peserta kegiatan terlibat secara aktif dalam kegiatan presentasi dan diskusi bersama narasumber yang dibalut dalam suasana kekeluargaan. Materi yang disajikan dilengkapi dengan ilustrasi contoh-contoh kasus yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan agar peserta dapat lebih mudah memahami konsep-konsep literasi keuangan dan penegakan hukum yang dibahas walau berasal dari latar belakang yang beragam.

Perwakilan Tim Hibah Pengabdian kepada Masyarakat, Sri Sulandari, SoS., MAP., berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya penegakan hukum dan literasi keuangan perempuan dan keluarga demi memperkuat peran Desa Ramah Perempuan Peduli Anak, sesuai dengan prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) tahun 2020-2024.

Diharakan agar kegiatan dapat memberikan sumbangsih dalam upaya pengarusutamaan gender dan hak anak dalam Pembangunan, sehingga baik perempuan maupun anak membperoleh haknya, serta mendapapatkan pemberdayaan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan yang dimulai dari desa selaku wilayah paling penting dalam menyelenggarakan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak di Indonesia.

“Dalam tujuan ke-5 Pembangunan Berkelanjutan juga telah disebutkan bahwa negata-negara di dunia harus mengakhiri segala jenis dikriminasi pada perempuan,” kata Sri, di Denpasar, Senin (22/1/2024).

Selain itu, juga sesuai dengan salah satu konsep Tri Hita Karana, yaitu pawongan, yang berarti harmonisasi hubungan antar manusia. UNR sebagai salah satu perguruan tinggi swasta tertua di Bali berupaya memperkuat peran perempuan dalam konteks masyarakat perlu adanya upaya konkret dalam mengembangkan konsep desa yang ramah anak dengan mengintegrasikan nilai-nilai Tri Hita Karana.

“Konsep Tri Hita Karana ini menggarisbawahi pentingnya tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai kebaikan, keseimbangan, dan harmoni,” tutup Sri. (Gde)

 

 Save as PDF

Next Post

Penting, Peran Satpol PP Khusus Pariwisata

Sen Jan 22 , 2024
SM Mahendra Jaya ingin Satpol PP tidak lagi dikenal sebagai tukang gebuk dan tukang rusuh, namun sebagai perwakilan daerah dalam menjaga ketertiban dan keamanan yang humanis.

Berita Lainnya