BULELENG-fajarbali.com | Jaminan Kesehatan untuk masyarakat miskin di Kabupaten Buleleng dinilai masih aman. Dimana hal itu pemerintah daerah Kabupaten Buleleng masih menjamin kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan yang diperuntukan untuk masyarakat miskin masih tetap difasilitasi pemerintah.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanggulangan Kemiskinan DPRD Buleleng dengan Badan Pusat Statistik (BPS), yang dilaksanakan di Ruang Komisi II DPRD Buleleng, Selasa (10/2/2026).
Rapat koordinasi dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Wayan Masdana. Ditemui usai memimpin rapat, Wayan Masdana menjelaskan bahwa pemerintah daerah merespons keresahan masyarakat terkait informasi di media mengenai banyaknya kepesertaan BPJS Kesehatan yang terblokir atau tidak aktif.
“Pemerintah daerah menjamin bahwa masyarakat miskin yang masuk dalam desil satu sampai dengan desil lima tidak perlu khawatir. Pemerintah daerah tentu akan bertanggung jawab dan memastikan hak masyarakat miskin tetap terpenuhi, khususnya terkait kepesertaan PBI Kesehatan,”ucap Masdana.
Lebih lanjut, pihaknya juga menekankan pentingnya pelaksanaan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Hal tersebut dinilai penting agar apabila terdapat permasalahan atau ketidaksesuaian data, dapat segera ditindaklanjuti dan difasilitasi ke instansi terkait.
”Kami harapkan dari pemerintah daerah agar melakukan sosialisasi terkait hal itu sehingga bila nanti terjadi permasalahan dibawah dengan mudah bisa secepatnya diselesaikan dengan baik,”imbuhnya.
