Arsana menjelaskan, sejak awal pembangunan Pelaga Eco Park, pihaknya telah mengurus perizinan, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai ketentuan yang berlaku saat itu.
"Kami terbuka. Apakah izin yang kami punya selama ini sudah cukup, perlu diperbarui atau ditambahkan, itu sedang kami komunikasikan. Intinya, sejak awal kami tidak memiliki niat memulai usaha tanpa izin," tegasnya.
Sementara itu, Komisaris Pelaga Eco Park, Ni Nyoman Ayu Arni, menjelaskan usaha wisata alam dan glamping tersebut mulai beroperasi pada 2022. Berdiri di atas lahan sekitar empat hektare, Pelaga Eco Park turut melibatkan masyarakat setempat dengan mempekerjakan sekitar 15 orang.
Menurutnya, penghentian sementara aktivitas usaha juga menjadi perhatian karena menyangkut keberlangsungan pekerjaan karyawan. Namun, saat ini keselamatan korban dan penanganan dampak bencana tetap menjadi prioritas.
"Kami sangat terpukul dengan kejadian ini. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk tetap melanjutkan pencarian secara mandiri. Koordinasi dengan pihak keluarga korban, baik yang di dalam negeri maupun luar terus kami intensif. Selain memikirkan korban, kami juga memikirkan nasib karyawan," ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua DPD Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Bali, I Gusti Agung Ayu Inda Trimafo Yudha, menilai peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya aspek keselamatan dalam pengembangan destinasi wisata, khususnya di kawasan Badung Utara.
Ia juga menyoroti perlunya perlindungan asuransi yang lebih luas bagi wisatawan selama berada di Bali. Menurutnya, risiko keselamatan tidak hanya terdapat pada aktivitas wisata tertentu, tetapi juga dapat terjadi di kawasan akomodasi maupun destinasi wisata alam.
