“Menanggapi pertanyaan Fraksi Gerindra, kami dapat jelaskan bahwa penataan infrastruktur kawasan Tugu Singa Ambara Raja (Titik Nol) menggunakan dana BKK Kabupaten Badung sebesar Rp25 Miliar. Sedangkan pembangunan Gedung Laksmi Graha dan Gedung Galeri Singa Ambara Raja sebesar Rp15 Miliar proyek tersebut dipastikan berjalan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku lewat proses lelang serta didampingi oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan probity audit Inspektorat Daerah,”lanjutnya.
Ditemui usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng memberikan catatan penting mengenai postur APBD serta fenomena pencatatan SiLPA. Ia dapat meluruskan pandangan keliru yang menganggap SiLPA besar selalu didesain secara sengaja. Hal tersebut murni merupakan dinamika prediksi dan kendala teknis dalam pelaksanaan program.
“SiLPA yang besar itu sebenarnya terjadi karena salah dalam memprediksi anggaran. Kita tahu postur APBD 2026 kita sebesar 2,601 triliun rupiah, sementara alokasi belanja kita rancang sebesar 2,873 triliun rupiah, sehingga terjadi defisit sekitar 272 miliar rupiah yang ditutupi oleh pos anggaran SiLPA. Dalam skema anggaran setiap tahun pasti polanya seperti itu karena kita selalu memakai asumsi atau perkiraan pendapatan daerah ke depan,”jelas Ketua DPRD.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberadaan SiLPA kerap dipicu oleh faktor-faktor non-teknis eksekusi di lapangan, seperti program yang tidak bisa berjalan dengan optimal, atau proyek-proyek yang gagal tender.
“Tidak ada faktor kesengajaan yang menunda penyerapan anggran sehingga menjadi SiLPA, pos anggran ini nantinya akan berprogres pada dievaluasi agar program-program tersebut dapat dilanjutkan pada tahun anggran selanjutnya, mengingat APBD dirancang dinamis dengan mengumpulkan stiap tabulasi pendapatan, kami mendisain agar lebih longgar tanpa membebani kapasitas anggran daerah,”tambahnya.
