Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, OJK mendorong BPR/S untuk memprioritaskan perbaikan kualitas aset berdasarkan kondisi riil debitur, mempercepat penyelesaian AYDA, meningkatkan disiplin pengelolaan kredit sindikasi, menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) berdasarkan potensi pasar yang realistis, serta memperkuat permodalan dan integritas kelembagaan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketahanan industri sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPR/S.
Perluasan Akses Keuangan dan Penguatan Ekonomi Daerah
Dalam sambutannya, Parjiman juga menegaskan pentingnya penguatan peran BPR/S terhadap wilayah operasionalnya sebagaimana arah kebijakan dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) 2024-2027. Amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menempatkan UMK dan masyarakat di wilayah operasional sebagai fokus utama pelayanan BPR/S. Dengan kedekatan terhadap pelaku usaha lokal, BPR/S memiliki peluang untuk memperluas inklusi keuangan dan menjangkau kelompok masyarakat yang belum memperoleh akses pembiayaan secara optimal.
Untuk mendukung penguatan peran tersebut, kegiatan evaluasi turut menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, dan Bappeda Provinsi Bali. Ketiga instansi tersebut memberikan perspektif mengenai perkembangan ekonomi, potensi sektor usaha, arah pembangunan daerah, serta peluang penguatan kapasitas dan digitalisasi BPR/S. Perspektif tersebut diharapkan dapat membantu industri mengidentifikasi peluang pasar dan mengembangkan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan perekonomian daerah.
