Hingga September 2026, kredit UMKM tercatat sebesar Rp6,67 triliun atau 47,10 persen dari total kredit BPR/S di Bali, dengan pertumbuhan 1,59 persen (yoy). Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit non-UMKM sebesar 9,56 persen (yoy). Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan orientasi pembiayaan kepada UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil yang memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal.
Adityo juga menyoroti sejumlah risiko yang perlu mendapat perhatian industri, terutama pengelolaan Agunan yang Diambil Alih (AYDA) dan kredit sindikasi. Hingga September 2026, AYDA BPR/S Bali tercatat sebesar Rp1,48 triliun atau meningkat 11,99 persen (yoy). Sementara itu, kredit sindikasi mencapai Rp1,48 triliun atau tumbuh 23,69 persen (yoy), dengan rasio NPL sebesar 18,82 persen. Kondisi tersebut memerlukan penguatan proses analisis pembiayaan, penilaian agunan, pemantauan proyek, dan pengendalian konsentrasi risiko.
Dari sisi penguatan kelembagaan, jumlah BPR/S yang belum memenuhi ketentuan modal inti minimum menurun dari 40 BPR/S pada Desember 2020 menjadi 5 BPR/S pada September 2026. Dari 10 grup kepemilikan yang menjadi perhatian konsolidasi, sebanyak 6 grup telah menyelesaikan proses konsolidasi, sedangkan 4 grup lainnya masih dalam proses. Perkembangan ini menunjukkan kemajuan penguatan struktur industri, namun tetap memerlukan komitmen pemegang saham dalam memenuhi ketentuan permodalan dan menyelesaikan konsolidasi.
