DENPASAR-fajarbali.com | Di tengah gemerlap pariwisata, Bali ternyata menjadi salah satu jalur utama sekaligus pasar gelap perdagangan satwa liar ilegal terbesar di Indonesia.
Hal itu terungkap dalam acara Media Gathering bertajuk ‘Bali Antara Rute Utama dan Pasar Gelap Perdagangan Ilegal Satwa Liar’ digelar Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bersama LSM FLIGHT di Kubu Kopi, Denpasar, Senin (15/6), lalu.
Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali, Ratna Hendratmoko, mengungkapkan praktik perdagangan ilegal ini melibatkan jaringan domestik maupun internasional.
Ironisnya, tantangan konservasi di lapangan tidak hanya datang dari luar, tetapi terkadang melibatkan orang-orang dalam yang justru menyusup ke dalam komunitas pencinta satwa dan pegiat konservasi.
Pihaknya menekankan pentingnya tiga pilar utama dalam menjaga kekayaan hayati, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan yang berkelanjutan.
Penangkaran resmi memang diizinkan, namun harus memenuhi syarat ketat agar tidak disalahgunakan sebagai kedok perdagangan ilegal.
Moko, sapaannya, berharap nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di Bali mampu menekan peredaran pasar gelap perdagangan satwa liar.
"Di Bali kan ada hari pemuliaan hewan. Tumpek Landep. Menurut saya luar biasa itu. Menjadi pengingat kita menyayangi hewan," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan (BKHIT) Bali, Heri Yuwono, menyoroti sulitnya mengawasi arus masuk-keluar satwa, terutama karena keterbatasan jumlah personel.
Saat ini, hanya ada 128 petugas yang harus mengawasi seluruh wilayah Bali selama 24 jam penuh. Heri mengakui, modus operandi pelaku perdagangan ilegal semakin lihai. Satwa sering kali disembunyikan di balik muatan kendaraan logistik yang ditutupi terpal.
Ini tantangan besar bagi BKHIT Bali. Jika setiap kendaraan yang mencurigakan harus dihentikan dan periksa secara total, bisa dibayangkan kemacetan luar biasa yang terjadi.
“Kami harus memutar otak agar pengawasan tetap ketat tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas di pelabuhan penyeberangan,” jelas Heri.
Meski menghadapi tantangan berat, BKHIT terus berinovasi. Salah satunya dengan digitalisasi layanan melalui sertifikat karantina elektronik, sehingga pelaku usaha tidak perlu lagi datang langsung ke kantor.
Selain itu, sistem pemantauan dan pengawasan terus ditingkatkan demi memastikan tidak ada agensia hayati atau satwa berbahaya yang masuk dan merusak ekosistem Bali.
Kegiatan diskusi juga menghadirkan perspektif dari akademisi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, Dr. Ida Bagus Widyana, serta Direktur Eksekutif FLIGHT, Marison Guciano, yang turut mendorong penguatan kolaborasi antarlembaga dalam memberantas rantai perdagangan satwa liar secara lebih masif dan terpadu.
