GIANYAR-fajarbali.com | Mulai April 2018 mendatang, keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Gianyar dikonversi ke dalam bentuk Kartu KPM untuk pengambilan beras sejahtera (Rastra). Dimana sebelumnya, warga yang termasuk dalam KPM mengambil Rastra di kantor perbekel/lurah setempat, namun mulai April nanti Rastra diambil di BumDes atau E-Warung dengan membawa kartu tersebut.
Jumlah beras yang diterima juga menurun, yang tahun 2017 lalu mendapatkan 15 Kg beras per bulannya, namun dengan Kartu KPM, warga menerima beras senilai Rp 110.000 atau setara dengan 10 kg beras. Hal ini disampaikan Kadissos Gianyar, Made Watha, Rabu (28/2/2018). “Sebelumnya mendapat 15 kg beras dengan membayar Rp 1.600 per kilonya, nanti mendapat beras senilai Rp 110.000 tanpa membayar lagi, jumlah beras diterima menurun, namun dengan kualitas satu,” jelas Made Watha. Selain bisa mengambil beras di toko yang ditunjuk pemerintah, warga juga bisa mengambil telor dan minyak goreng.
Dengan konversi ini menurut Watha, warga yang masuk dalam KPM akan mendapatkan beras berkualitas bagus dan memiliki ATM. Dimana warga bisa mengambil beras sesuai kebutuhannya dan bisa dipakai menabung. Sedangkan di Gianyar sendiri terdapat 17.346 KPM yang nama-namanya sudah disetorkan ke pusat untuk mendapatkan Kartu KPM. “Kalau kartu sudah tercetak, langsung dibagikan dan langsung konversi secara otomatis,” jelasnya lagi. Sedangkan angka 17.346 tersebut datangnya dari usulan perbekel/lurah se-Gianyar. Setiap tahunnya, penerima Rastra mengalami penurunan dengan meningkatkan perekonomian mereka. Di Tahun 2016 lalu penerima Rastra sebanyak 21.000 KPM, Tahun 2017 turun mendaji 19.000 dan di Tahun 2018 ini menjadi 17.346.
Sedangkan penerima Rastra di setiap kecamatan bervariasi dan penerima terbanyak di Kecamatan Tegalalang sebanyak 3.154 KPM, disusul Gianyar 2.842 KPM, Payangan 2.707 KPM, Ubud 2.574 KPM, Tampaksiring 2.261 KPM, Sukawati 1.975 KPM dan terakhir di Kecamatan Blahbatuh sebanyak 1.834 KPM. Watha sendiri menyebutkan banyaknya penerima KPM tersebut bukan berarti paling banyak terdapat warga yang miskin, namun hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk di tiap kecamatan. “Yang menerima di cek langsung, apa sesuai atau tidak. Kalau terbukti ada tidak sesuai, maka secara otomatis dicoret,” tegasnya.
Dituturkannya, pengecekan KPM tersebut berlapis, selain data dari Kepala Dusun juga tetangganya ditanya, apakah memang benar miskin. “Kan bisa saja salah satu anggota keluarga tinggal mondok di kebun, namun sejatinya di desa memiliki rumah yang bagus,” bebernya. Ditambahkannya, warga yang termasuk KPM, bila berobat di rumah sakit mendapat kamar kelas III, namun bila naik ke kelas II atau I, juga secara otomatis dicoret dari penerima KPM. “Artinya sudah digolongkan warga yang mampu,” tutupnya.W-010
Save as PDF