”Pemerintah sudah melakukan penanganan kedaruratan dan sudah selesai. Kawasan tersebut dinyatakan sudah tidak ada lagi kontaminasi, sumber kontaminasi juga sudah ditutup, dan tempat penyimpanan barang-barang yang terkontaminasi sudah disesuaikan. Jadi sekarang sebenarnya tidak ada masalah dengan sertifikasi yang sudah kita lakukan. Sejak akhir Oktober sampai hari ini sudah ribuan kontainer yang dikirim dan tidak ada permasalahan volume maupun teknis,” ujar Kepala BPPMHKP, Ir. Ishartini.
Di sisi lain, proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) diproyeksikan baru akan rampung pada Februari 2027 dan berlaku efektif sekitar Maret 2027. Sambil menunggu ratifikasi penuh, Uni Eropa memberikan fasilitas Autonomous Tariff Quota (ATQ) dengan tarif rata-rata 0 persen untuk komoditas bahan baku perikanan.
Namun, tantangan baru muncul karena pasar tujuan utama belum membuka penerbitan approval number bagi pelaku usaha baru. Pemerintah Indonesia saat ini terus bernegosiasi secara paralel agar perizinan eksportir baru dapat segera dibuka seiring dengan implementasi tarif preferensial tersebut.
“Awalnya, perjanjian ini ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2026, namun molor dan diperkirakan baru bisa diselesaikan pada Februari 2027,” ungkap Ketua AP5I, Ir. Saut P. Hutagalung.
“Meski demikian, tantangan lain muncul bagi eksportir Indonesia karena pasar tujuan ekspor utama saat ini belum membuka pemberian approval number atau nomor perizinan bagi pelaku usaha baru. Akibatnya, pelaku usaha baru belum dapat melakukan ekspor ke kawasan tersebut meskipun tarifnya sudah 0 persen,” jelas Saut.
