Pengalaman BUMDes Tunjung Mekar menggarisbawahi pentingnya digitalisasi sebagai fondasi tata kelola yang sehat. Tanpa sistem pencatatan dan pelaporan yang baik, ekspansi usaha justru berisiko menimbulkan masalah baru, seperti kesalahan administrasi atau lemahnya pengendalian internal. Digitalisasi keuangan membantu BUMDes membangun disiplin pengelolaan usaha sekaligus meminimalkan potensi konflik akibat ketidakjelasan informasi keuangan.
Jika dicermati secara keseluruhan, berbagai praktik digitalisasi BUMDes di Bali menunjukkan bahwa teknologi dapat diadaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing desa. Ada BUMDes yang memprioritaskan pemasaran dan layanan publik, ada pula yang memulai dari pembenahan tata kelola internal. Perbedaan pendekatan ini justru menunjukkan fleksibilitas digitalisasi sebagai strategi pengembangan BUMDes, bukan sebagai model tunggal yang harus diterapkan secara seragam.
Namun demikian, keberhasilan digitalisasi BUMDes tidak dapat dilepaskan dari tingkat literasi digital pengelola dan masyarakat desa. Teknologi yang canggih tidak akan memberikan dampak signifikan jika tidak diiringi dengan kemampuan sumber daya manusia untuk mengelolanya. Di sejumlah desa, masih dijumpai keterbatasan pengetahuan dan keterampilan digital, terutama di kalangan pengelola BUMDes yang berlatar belakang non-teknis. Tanpa pendampingan dan pelatihan berkelanjutan, digitalisasi berisiko berhenti sebagai simbol modernisasi, bukan sebagai alat pemberdayaan ekonomi.
Dalam konteks Bali, tantangan literasi digital juga harus dipahami secara kultural. Masyarakat Bali memiliki nilai-nilai lokal yang kuat, seperti kebersamaan, gotong royong, dan keseimbangan sosial. Digitalisasi BUMDes seharusnya tidak mengikis nilai-nilai tersebut, melainkan memperkuatnya. Teknologi idealnya menjadi alat untuk memperluas partisipasi masyarakat, mempercepat arus informasi, dan meningkatkan akuntabilitas, bukan menggantikan relasi sosial yang sudah terbangun di desa.
