Produk-produk desa yang sebelumnya hanya dikenal oleh warga sekitar, kini dapat diakses oleh konsumen di luar desa. Dalam konteks Bali, yang ekonominya sangat terkait dengan sektor pariwisata dan UMKM, pendekatan ini menjadi sangat relevan. Digitalisasi membuka peluang agar BUMDes tidak sekadar menjadi pengelola usaha rutin, tetapi juga motor penggerak ekonomi kreatif desa.
Pendekatan berbeda namun sama strategis terlihat pada BUMDes Cahaya Pesona Mandiri Desa Angseri Tabanan. BUMDes ini memfokuskan digitalisasi pada layanan keuangan desa melalui pemanfaatan sistem transaksi non-tunai. Dengan menjadi simpul layanan pembayaran elektronik, BUMDes memudahkan warga desa dalam mengakses berbagai layanan keuangan tanpa harus pergi ke luar desa.
Digitalisasi layanan ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi BUMDes sebagai pusat layanan ekonomi lokal yang inklusif. Lebih dari itu, digitalisasi layanan keuangan mendorong keterbukaan pengelolaan BUMDes. Informasi terkait transaksi, penggunaan dana, dan layanan publik menjadi lebih mudah diakses dan dipantau.
Dalam masyarakat Bali yang kuat dengan nilai kebersamaan dan pengawasan sosial desa adat, keterbukaan semacam ini sangat penting. Transparansi bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga menyangkut legitimasi sosial BUMDes di mata masyarakat. Ketika warga merasa dilibatkan dan mendapatkan informasi yang memadai, kepercayaan terhadap BUMDes pun tumbuh dengan sendirinya.
Sementara itu, BUMDes Tunjung Mekar Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa digitalisasi tidak selalu harus dimulai dari sisi layanan eksternal. BUMDes ini menekankan pembenahan tata kelola internal melalui digitalisasi pencatatan dan pelaporan keuangan. Sistem keuangan digital memungkinkan pengelola BUMDes mencatat transaksi secara lebih tertib, menyusun laporan keuangan dengan lebih cepat, serta memantau kinerja unit usaha secara berkala. Langkah ini berdampak langsung pada akuntabilitas dan pengawasan, baik oleh pemerintah desa maupun oleh masyarakat.
