Save as PDF
DENPASAR -fajarbali.com |Aksi demo tolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) berlangsung di depan Kantor DPRD Provinsi Bali, pada Senin 26 September 2022 sekira pukul 15.30 wita. Demo ini diprakarsai oleh Aliansi Bali Jengah yang mengerahkan puluhan orang mahasiswa lengkap dengan membawa spanduk dan brosur tolak kenaikan BBM.
Puluhan mahasiswa mengenakan pakaian adat ini datang dari arah timur berjalan kaki sambil membawa spanduk atau poster berisi berbagai tuntutan.
Kericuhan mulai tampak setelah puluhan mahasiswa mencoba merangsek masuk ke Kantor DPRD Bali tapi ditolak. Penolakan itu terjadi persis di depan pintu gerbang yang dijaga pecalang dan Polisi.
“Jangan kami dibenturkan dengan masyarakat adat. Polisi seharusnya mengamankan kami bukan DPR. Karena DPR sebagai wakil rakyat yang harus merepresentasikan suara kami dengan bertemu kami di sini, bukan berdiam diri di dalam, padahal usai menggelar pertemuan,” teriak para pendemo.
Lantaran aspirasinya tidak direspon, para pendemo lalu membakar ban. Tapi segera dipadamkan Polisi dengan alat pemadam api ringan (APAR).
Di tengah aksi demo, terjadi ketegangan. Dimana, Polisi mencoba mengamankan bahan bakar minyak yang dipakai para pendemo untuk genset. Tapi ditolak mahasiswa. Beruntung ketegangan sesaat, dan demo kembali berlanjut.
Dalam orasinya, para mahasiswa menolak tegas kenaikan BBM di tengah krisis ekonomi yang belum pulih. Akan tetapi pemerintah tetap tak bergeming dan Presiden Joko Widodo tetap mengurangi subsidi BBM.
“Konsekuensi dari kebijakan ini akan meningkatkan angka kemiskinan karena biaya kebutuhan pokok yang terderek naik,” ungkap pendemo.
Selain itu para mahasiswa mengatakan di saat gonjang ganjing masalah politik dan ekonomi, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah perhelatan G-20. Pemerintah memberikan karpet merah agar negara-negara besar mau berinvestasi ke negeri ini.
Tapi sayang dengan rekam jejak pemerintah yang kerap tak menghargai hak sipil, maka rakyat hanya akan menjadi tumbal dari kebijakan melalui kesepakatan bermasalah yang dibahas.
Menyikapi hal itu, Aliansi Bali Jengah menyerukan pernyataan sikap mereka bersama sama. Yakni pertama menolak kenaikan harga BBM. Kedua, mendesak pemerintah menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di negeri ini, terkhusus menarik militer dari Tanah Papua. Kemudian, menolak kebijakan ekonomi yang berpihak pada investor dan kebijakan iklim yang tidak mempertimbangkan hak rakyat pada perhelatan G-20.
Keempat, menolak pemangkasan upah buruh dan UU Cipta Kerja. Lalu, mendesak pemerintah dan DPR RI untuk bertanggung jawab atas pelemahan KPK melalui revisi pasal dalam UU KPK yang bermasalah. Keenam, menutut pemerintah untuk segera merevisi pasal-pasal bermasalah yang berpotensi mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam UU ITE.
Terakhir, mendesak Presiden dan Wakil Presiden untuk menghapus atau mengganti pasal-pasal bermasalah yang mengecam penerapan nilai demokrasi dan HAM dalam RKUHP.
Sebelum membubarkan diri, para pendemo membakar kertas berisi tuntutan mereka. Jika aspirasi mereka tak didengar oleh pemangku kepentingan, maka Aliansi Bali Jengah akan menggelar demo dan mengerahkan massa yang lebih besar. R-005
Save as PDF