Dukungan nyata terhadap agenda konservasi nasional ini juga ditunjukkan secara konkret oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui kebijakan tata ruang daerah yang strategis. Bali secara geografis memiliki keterikatan dan kepentingan yang sangat besar terhadap kelestarian wilayah perairan sekitarnya. Hal ini didasari oleh realitas wilayah di mana cakupan area laut Pulau Dewata tercatat jauh lebih luas dibandingkan dengan total luas daratannya.
Berdasarkan data resmi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2023 tentang RTRW Bali 2023-2043, luas wilayah laut Bali mencapai angka 9.154 kilometer persegi. Angka tersebut mendominasi secara signifikan jika dibandingkan dengan luas wilayah daratan yang hanya berkisar pada 5.636,66 kilometer persegi. Menanggapi kondisi sosiogeografis tersebut, pemerintah daerah setempat merumuskan konsep pembangunan inklusif yang menyelaraskan aspek ekologi dan ekonomi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana, memaparkan bahwa arah pembangunan sektor kelautan saat ini bersandar pada visi Ekonomi Kerthi Bali. Melalui program Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, pembangunan ekonomi menempatkan kelestarian alam sebagai prioritas utama. Konsep tersebut secara konsisten mengintegrasikan pemanfaatan potensi laut dengan perlindungan kearifan lokal serta nilai luhur kesucian Sad Kerthi.
“Peringatan ini menjadi momentum untuk mewujudkan pengelolaan laut yang berkelanjutan melalui kawasan konservasi, pengurangan sampah plastik di laut dan pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan di Bali dan Indonesia pada umumnya,” tutur Sumardiana.
