“Kami Fraksi PDIP Provinsi Bali mendukung yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur pada waktu lalu. Kemudian akan diatur pada peraturan lebih lanjut,” tegasnya sembari menyampaikan potensi dibentuknya suatu Perda.
Ketua Komisi III DPRD Bali ini menyadari jika kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali itu akan menimbulkan pro kontra dimasyarakat. Termasuk adanya potensi gugatan. Namun, jika berkaca pada pengalaman yang sudah terjadi selama ini, diawal memang banyak menolak. Akan tetapi, pada akhirnya dimengerti oleh semua pihak.
“Kita lihat ke belakang, saat pandemi Covid-19, banyak aturan yang dibuat gubernur. Dampaknya sangat luar biasa kepada kita dan Bali terbaik dalam penanganan pandemi,” terangnya.
Untuk itu, pihaknya menghimbau dan berharap agar masyarakat bisa menelaah dengan baik terhadap aturan tersebut. Pasalnya, aturan tersebut tidak serta merta melarang sepenuhnya. Melainkan ada pengecualian pendakian, misalnya saja untuk kepentingan persembahyangan. “Perlu kami jelaskan, apa yang menjadi larangan terkait pendakian ini tentu ada pengecualian,” tandasnya.
Selain itu, pendakian juga diperbolehkan untuk kegiatan vulkanologi, bagaimana badan -badan vulkanologi dapat mengecek situasi gunung berapi. Selanjutnya kegiatan keagamaan yang memanfaatkan kawasan suci gunung agar sampai puncak untuk melakukan ritual.
“Termasuk kegiatan pemeliharaan kawasan gunung. Kita pahami gunung tidak selalu aman, kadang kala ada kebakaran serta pemeliharaan dimungkinkan ada penanganan kembali dengan menata dan menanam pohon di kawasan gunung. Termasuk terkait ilmu pengetahuan, penelitian dan sebagainya, tetap dengan koridor menjaga kesucian kawasan gunung itu,” pungkasnya.
