Dalam pemaparannya, Prof. Muluk menjabarkan tentang peta jalan strategis untuk mentransformasi pendidikan administrasi publik di era kompleksitas, kecerdasan buatan dan pluralisme nilai. 

Menurutnya Pendidikan Admistrasi Indonesia berada di titik persimpangan, disebabkan Kesenjangan Desentralisasi dan Pergeseran Akreditasi. Dalam Kesenjangan Desentralisasi, otonomi daerah memberikan peluang, namun kapasitas institusional dan ketersediaan sumber daya yang tidak merata menghambat implementasi kurikulum berbasis kompetensi di berbagai daerah.

Kemudian Pergeseran Akreditasi. Transisi dari audit generik terpusat menuju kerangka evaluasi spesifik domain. "Ini adalah pengakuan bahwa ilmu administrasi publik membutuhkan standar yang adaptif bukan sekadar kepatuhan birokratis," ujarnya. (gde)