DENPASAR-fajarbali.com | Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian Association for Publik Administration (IAPA) Prof. Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos., M.Si., melantik struktur kepengurusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) IAPA Wilayah Bali Periode 2026-2029, belum lama ini, bertempat di Universitas Ngurah Rai (UNR), Denpasar.
Ketua DPD IAPA Bali kini dijabat Dr. Dra. AA Ayu Dewi Larantika, SE., M.Si., dari Unwar, menggantikan Dr. IA Putu Sri Widnyani, S.Sos., MAP.
Para Dewan Pakar dipercayakan kepada sejumlah akademisi ternama, diantaranya; Prof. Dr. Drs. A.A.Gede Oka Wisnumurti, M.Si., (Universitas Warmadewa/Unwar), Prof. Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum (Universitas Ngurah Rai/UNR). Prof. Dr. Drs. I Made Sumada, MM., M.Si. (UNR), Dr. Drs. I Made Yudhiantara. MAP. (Unwar), Dr. Victorius Adventius Hamel, S.Th., M.Si. (Unwar), serta Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si. (Universitas Pendidikan Nasional/Undiknas).
Tiga dari enam dewan pakar merupakan Guru Besar bidang Administrasi Publik di Bali. Ketiganya, yakni Prof. Wisnumurti, Prof. Tirka dan Prof. Sumada, berkomitmen membangun sinergi, kolaborasi serta inovasi dalam mengembangkan ilmu administrasi publik agar berdampak nyata di masyarakat.
Dikonfirmasi di sela perayaan Dies Natalis UNR dan hari jadi ke-47 Yayasan Jagadhita Denpasar, Sabtu (23/5/2026), Prof. Tirka mengaku merasa terhormat dipercaya duduk di dewan pakar bersama lima akademisi lainnya.
"Tentu ini adalah sebuah momentum yang sangat luar biasa dan strategis. Menjadi salah satu dari hanya tiga Guru Besar (Profesor) di bidang Administrasi Publik di seluruh Bali menunjukkan betapa langkanya kepakaran ini, sekaligus betapa besarnya tanggung jawab serta ruang untuk membawa perubahan," ungkap Prof. Tirka.
Menjadi Dewan Pakar IAPA Bali, lanjutnya, bukan sekadar pencapaian akademis tertinggi, melainkan sebuah panggilan pengabdian. Keterbatasan jumlah ini tidak menjadi sekat, melainkan sebuah pemantik untuk melahirkan daya dobrak yang lebih besar melalui tiga pilar utama: sinergi, kolaborasi, dan inovasi.
"Dengan jumlah yang sangat selektif, kami berkomitmen untuk meleburkan ego sektoral antar-institusi. Sinergi ini diwujudkan dengan menyatukan peta jalan penelitian dan pemikiran strategis. Kami bergerak sebagai satu kesatuan kompas akademik yang siap memberikan arah bagi tata kelola pemerintahan di Bali," kata Prof. Tirka.
Pihaknya berkomitmen merubah stigma agar administrasi publik tidak dipandang sebagai menara gading. Salah satu strateginya membangun kolaborasi bersifat pentahelix.
Semua pihak diajak bersinergi sesuai porsinya masing-masing. Pemerintah daerah diposisikan sebagai mitra kritis dalam merumuskan kebijakan publik yang pro-rakyat. Masyarakat adat dan lokal Menjaga agar modernisasi birokrasi di Bali tetap berpijak pada kearifan lokal.
Sementara sektor swasta dan media memainkan fungsi kontrol untuk memastikan transparansi dan efektivitas pelayanan publik. IAPA Bali juga didorong adaptif terhadap transformasi digital.
"Dunia bergerak cepat, begitu pula tantangan publik. Inovasi yang kami kembangkan berfokus pada e-governance, berbasis data, dan berdampak nyata," kata dia.
Lebih lanjut, Prof. Tirka berpandangan, ilmu administrasi publik yang hidup adalah ilmu yang dirasakan manfaatnya di meja-meja pelayanan publik, di kemudahan izin usaha, di efektivitas penanggulangan kemiskinan, dan di kesejahteraan masyarakat Bali secara inklusif.
"Kami bertiga hadir untuk memastikan ilmu ini membumi dan berdampak nyata," tegasnya.
Sebelumnya, elemen masyarakat menyambut baik pelantikan Pengurus IAPA DPD Wilayah Bali yang dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat pengembangan ilmu administrasi publik, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemerintahan, khususnya di Bali.
IAPA sebagai wadah akademisi dan praktisi administrasi publik memiliki peran besar dalam membangun budaya pemerintahan yang profesional, inovatif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Kolaborasi antara organisasi profesi, perguruan tinggi, dan pemerintah menjadi fondasi penting dalam mencetak pemimpin pemerintahan yang mampu menjawab tantangan zaman. (gde)
