DENPASAR-fajarbali.com | Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (Fishum) Universitas Ngurah Rai (UNR) yang mengelola Program Studi (Prodi) S1 Administrasi Publik, berpegang pada tujuan menciptakan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat.
Pelayanan publik yang baik, diawali dari menyiapkan para administrator dan pemimpin pemerintahan. Salah satu upaya yang dilakukan Fishum UNR yakni menggelar Kuliah Umum, dengan tema “Cetak Biru Navigasi: Mempersiapkan Pemimpin Pemerintahan Masa Depan Indonesia”, pada Senin (18/5/2026).
Kegiatan ini juga dirangkai dengan Pelantikan Pengurus Indonesian Association for Public Administration (IAPA) DPD Wilayah Bali periode 2026-2029.
Hadir sebagai narasumber, Prof. Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si., Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya sekaligus Ketua Umum DPP IAPA RI periode 2025-2028.
Dekan Fishum UNR, Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos., M.A.P., mengatakan, tema kuliah umum sangat relevan dengan kondisi sekarang. Dimana, para akademisi diharapkan mampu merancang pola strategi untuk mencetak pemimpin di masa depan.
“Harapan kami kepada para dosen, agar bisa menyesuaikan materi perkuliahan dan profil lulusan, sehingga mahasiswa bisa memahami tentang pemimpin yang diharapkan di masa depan. Selain itu, mereka bisa menentukan kompetensi apa yang harus dimiliki nanti,” ujarnya.
Dikatakan, bahwa Prodi Administrasi Publik Fishum UNR masih sangat relevan di era digitalisasi. Prodi ini memiliki ruang lingkup, seperti kebijakan publik, pelayanan publik, dan manajemen publik. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi dalam bidang analisis kebijakan publik, administrator, serta mampu memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan visi UNR, yaitu melaksanakan prinsip-prinsip Tri Hita Karana.
Akademisi UNR, lanjutnya juga tergabung dalam organisasi IAPA, wadah akademisi dan praktisi administrasi publik memiliki peran besar dalam membangun budaya pemerintahan yang profesional, inovatif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
"Kolaborasi antara organisasi profesi, perguruan tinggi, dan pemerintah menjadi fondasi penting dalam mencetak pemimpin pemerintahan yang mampu menjawab tantangan zaman," pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Rektor UNR, Prof. Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum., menjelaskan, UNR sangat identik dengan keilmuan administrasi publik. Ini terbukti dari sebaran alumni yang mengisi berbagai posisi strategis di pemerintahan.
Untuk semakin memantapkan pelayanan, pihaknya tengah mempersiapkan Prodi Doktor Administrasi Publik, melengkapi S1 Prodi Administrasi Publik, dan Magister Administrasi Publik. "Jadi kami rancang punya bidang keilmuan administrasi publik dari S1 hingga S3. Mohon doanya ya," kata Prof. Tirka.
Terkait kuliah umum, Prof. Tirka menekankan, bahwa transformasi digitasi dan digitalisasi tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, para dosen dituntut untuk lebih maju dari mahasiswanya, terutama dalam memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan.
Digitasi adalah proses mengubah data atau media fisik menjadi format digital. Sementara itu, digitalisasi adalah pemanfaatan data digital tersebut untuk mengubah dan meningkatkan proses bisnis, operasional, atau layanan. Artinya digitasi mengubah bentuknya, sedangkan digitalisasi mengubah cara kerjanya. "Sentuhan digitasi dan digitalisasi menjadi fokus kami di UNR," pungkasnya.
Dalam pemaparannya, Prof. Muluk menjabarkan tentang peta jalan strategis untuk mentransformasi pendidikan administrasi publik di era kompleksitas, kecerdasan buatan dan pluralisme nilai.
Menurutnya Pendidikan Admistrasi Indonesia berada di titik persimpangan, disebabkan Kesenjangan Desentralisasi dan Pergeseran Akreditasi. Dalam Kesenjangan Desentralisasi, otonomi daerah memberikan peluang, namun kapasitas institusional dan ketersediaan sumber daya yang tidak merata menghambat implementasi kurikulum berbasis kompetensi di berbagai daerah.
Kemudian Pergeseran Akreditasi. Transisi dari audit generik terpusat menuju kerangka evaluasi spesifik domain. "Ini adalah pengakuan bahwa ilmu administrasi publik membutuhkan standar yang adaptif bukan sekadar kepatuhan birokratis," ujarnya. (gde)
